INDEKS Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2025 melampaui rata-rata nasional. Namun di balik capaian itu, sekira 16 persen remaja usia 16 tahun di Kaltim belum mengenyam pendidikan setingkat SMA, Kamis (30/4/2026).
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyebut capaian IPM tersebut menunjukkan tren positif pembangunan sumber daya manusia. Bahkan, secara regional Kalimantan, Kaltim masuk kelompok provinsi dengan IPM tertinggi.
Namun angka makro itu tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Pemerintah daerah menemukan masih ada celah pada akses pendidikan menengah.
“Di tengah IPM yang tinggi ini, angka partisipasi sekolah usia 16 tahun belum mencapai 100 persen,” kata Sri Wahyuni.
Data pemerintah menunjukkan partisipasi sekolah usia tersebut baru sekira 84 persen. Artinya, dari setiap 100 remaja, sekira 16 di antaranya belum masuk atau tidak melanjutkan ke jenjang SMA.
Kondisi serupa juga terlihat pada kelompok usia 19 hingga 23 tahun. Partisipasi pendidikan tinggi masih relatif rendah, mengindikasikan akses dan keberlanjutan pendidikan belum merata.
Di luar sektor pendidikan, tantangan juga muncul pada indikator kesejahteraan. Tingkat kemiskinan di Kaltim pada 2025 tercatat 5,19 persen—sedikit di atas rata-rata nasional—dengan jumlah penduduk miskin mendekati 200 ribu jiwa.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 5,18 persen, lebih tinggi dibandingkan nasional yang sekira 4,8 persen. Data ini menunjukkan tekanan di pasar kerja masih terjadi, meski pembangunan manusia tergolong tinggi.
Kesenjangan antara capaian IPM dan realitas sosial ini menjadi perhatian dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Pemerintah daerah mulai mengarahkan fokus pada pemerataan akses pendidikan, penguatan kualitas tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja. [DIAS]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
