Pranala.co, PANGKEP — Ironi itu nyata di Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Pajak bumi dan bangunan (PBB) dari aset raksasa PT Semen Tonasa, tak satu rupiah pun masuk ke kas daerah. Semuanya ditarik pusat.
Padahal, aset Tonasa di Pangkep bukan hanya pabrik dan tambang. Ada kantor pusat. Kompleks perumahan di Desa Biringere dan Tonasa I. Ada rumah sakit, kolam renang, supermarket, pelabuhan, bahkan jalan raya dari lampu merah Bungoro hingga Pelabuhan Biringkassi.
Semua aset itu—menurut logika Pemkab—jelas bukan pertambangan. Seharusnya masuk kategori PBB Perdesaan dan Perkotaan (P2). Tapi nyatanya semua dikategorikan sebagai PBB Pertambangan (P3). Otomatis masuk pusat.
“Potensi PAD besar sekali. Tapi daerah tidak dapat,” tegas Sekretaris Bapenda Pangkep, Kahar Mustakim, Kamis (25/9/2025).
Pemkab Pangkep sudah berulang kali memperjuangkan. Dari Dirjen Pajak Kanwil Sulsel, Kantor Pajak Pratama Maros, sampai minta bantuan kejaksaan. Hasilnya sama. Mentok.
Di sisi lain, manajemen Semen Tonasa mengaku sudah sesuai aturan.
“Kami hanya serahkan PBB P2 ke Pemkab. Sisanya sudah sesuai UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,” ujar Manager Humas PT Semen Tonasa, Didi Amin.
Yang ironis, warga yang tinggal di kompleks Semen Tonasa tetap harus bayar retribusi. Langsung ke perusahaan. “Besarannya bervariasi. Ada yang Rp700 ribu sampai Rp1 juta setahun,” ujar AI, salah seorang warga.
Sementara itu, debu semen tetap mengepul. Mengganggu napas warga Desa Biringere dan Bulucindea. Mereka dapat polusinya. Pajaknya? Melayang ke pusat.
Pengamat ekonomi Sulawesi Selatan, Baso Iwang, ikut angkat bicara. Menurut Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi UIN Alauddin Makassar itu, semestinya aset bangunan Tonasa menjadi sumber PAD Pangkep.
“Dalam kerangka otonomi daerah, PBB mestinya 90 persen untuk daerah, 10 persen untuk pusat,” ujarnya.
Ironis lain. Dua komisaris baru PT Semen Tonasa—Andi Rio Padjalangi dan Andi Nusawarta—bungkam.
Padahal keduanya bukan nama asing. Politisi yang sempat maju di Pilkada 2024. Gagal jadi bupati. Kini duduk di kursi komisaris Tonasa.
Tapi soal pajak yang bikin daerah buntung ini, mereka memilih diam. (IR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
