Pranala.co, SAMARINDA – Sejumlah proyek strategis kembali dibahas di Balai Kota Samarinda. Wali Kota Andi Harun memimpin rapat presentasi yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kamis (25/9).
Agenda rapat kali ini menyangkut banyak hal. Mulai dari masterplan Polder Air Hitam, rencana pembangunan dan rehabilitasi Gedung Kantor Kesbangpol, Dinas Ketapangtani, hingga Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
Hadir dalam rapat itu Asisten II Setda Kota Samarinda, Kepala PUPR, Kepala Bapperida, Plt Kepala BPKAD, Plt Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Ketapangtani, Kepala Dishub, serta Ketua TWAP.
Andi Harun dalam arahannya menegaskan, setiap perencanaan pembangunan harus benar-benar matang dan berbasis kebutuhan riil.
“Perencanaan harus mempertimbangkan jumlah pegawai, fungsi ruang, serta efisiensi pemanfaatannya. Jangan sampai menimbulkan pemborosan dan justru membebani keuangan daerah,” ujarnya.
Khusus pembangunan Gedung Dinas Perhubungan, Wali Kota meminta desain ruangan menyesuaikan jumlah personel di tiap bidang. Pemanfaatan ruang kosong harus dioptimalkan agar fungsional, termasuk penataan interior hingga tahap operasional.
Sementara untuk rehabilitasi Gedung Kesbangpol, ia menekankan pentingnya efisiensi dan rasionalitas. Jumlah lantai bangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan pegawai. Ruang rapat besar juga dinilai tidak perlu karena Pemkot sudah memiliki fasilitas rapat representatif.
Andi Harun juga menyoroti masterplan Polder Air Hitam. Menurutnya, pembangunan harus dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran.
Tahap awal bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, sementara pengembangan lebih besar dilanjutkan seiring kondisi keuangan daerah. Ia meminta Detail Engineering Design (DED) disusun jelas, serta koordinasi dengan instansi teknis seperti SDA diperkuat agar pembangunan tidak tumpang tindih dengan program lain.
Di akhir rapat, Wali Kota kembali mengingatkan bahwa pembangunan bukan sekadar proyek fisik. Tapi soal kebutuhan masyarakat.
“Perencanaan harus realistis, efisien, dan tepat sasaran. Dengan begitu, pembangunan bisa berjalan optimal tanpa membebani APBD Samarinda,” tegas Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (RE)
