ANGKA setengah miliar rupiah bukan jumlah yang sedikit. Uang sebesar itu kini dipasang Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang sebagai umpan penambah semangat bagi kelurahan yang mampu menyapu bersih masalah sampah dan menekan angka stunting.
Rencana pemberian reward senilai Rp 500 juta ini langsung memantik reaksi dari akar rumput. Para ketua RT di lapangan mendadak punya bahan bakar baru untuk bergerak lebih lincah.
Ketua RT 22 Kelurahan Tanjung Laut, Thamrin Juhansyah, menyambut baik langkah tak biasa ini. Di wilayahnya, urusan perut buncit akibat gizi buruk alias stunting dan tumpukan sampah memang masih menjadi momok yang melelahkan.
“Ini cukup memotivasi teman-teman di lapangan. Apalagi wilayah Tanjung Laut masih menghadapi angka stunting yang cukup tinggi,” ujar Thamrin, Sabtu (30/5/2026).
Uang ratusan juta itu jelas tidak jatuh dari langit. Thamrin bersama Forum RT setempat langsung menyusun strategi matang.
Mereka memetakan titik-titik kotor yang selama ini luput dari perhatian. Rencananya, aksi gotong royong massal akan digulirkan secara bergilir setiap pekan.
Gerakan ini tidak main-main karena melibatkan emak-emak PKK hingga anak sekolah. “Minggu pertama RT 1 sampai RT 5, minggu berikutnya geser lagi ke RT lain agar adil,” tutur Thamrin menjelaskan ritme kerja bakti barunya.
Namun, jika urusan sampah bisa diselesaikan dengan sapu dan sekop, urusan stunting ternyata jauh lebih rumit. Di sinilah dinamika sosial yang sesungguhnya terjadi.
Thamrin blak-blakan membongkar kerikil tajam dalam penanganan stunting di Bontang. Posyandu dan Puskesmas boleh saja menjadi ujung tombak, namun mereka sering membentur tembok tebal: ketertutupan warga.
Banyak orang tua yang memilih menyembunyikan kondisi anaknya karena faktor gengsi dan malu. Bahkan, ada fakta pilu di mana kasus stunting berakar dari kehamilan di luar nikah.
“Ada kasus orang tua tidak melapor karena kehamilan di luar nikah. Akibatnya, kondisi anak sama sekali tidak terpantau sejak awal,” ungkap Thamrin dengan nada getir.
Persoalan makin pelik karena mobilitas penduduk di kawasan pesisir ini sangat tinggi. Warga pendatang yang mengontrak rumah sering kali datang dan pergi tanpa melapor, membuat pendataan gizi anak menjadi bias.
Thamrin berharap, iming-iming hadiah Rp 500 juta dari pemerintah tidak sekadar jadi ajang kejar setoran. Lebih dari itu, momentum ini diharapkan bisa meruntuhkan ego warga agar lebih terbuka demi masa depan anak-anak mereka. [FR]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
