KESABARAN masyarakat Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, akhirnya habis. Bertahun-tahun hidup berdampingan dengan aktivitas korporasi, warga merasa hanya mendapatkan dampak buruk tanpa kompensasi kesejahteraan yang sepadan.
Puncak kekecewaan ini meledak setelah sejumlah sopir lokal yang menggantungkan hidup dari operasional perusahaan tiba-tiba diberhentikan. Posisi mereka dikabarkan langsung digantikan oleh tenaga kerja yang didatangkan dari luar daerah.
Merespons keputusan sepihak tersebut, warga menggelar aksi protes spontan di lapangan. Mereka menghentikan laju armada kendaraan angkutan perusahaan yang melintas, menuntut penjelasan langsung dari pihak manajemen.
Tokoh masyarakat Desa Tabo-Tabo, Abdullah, menegaskan bahwa gerakan ini sama sekali bukan bentuk penolakan terhadap investasi yang masuk ke kampung mereka. Warga hanya menuntut keadilan dan transparansi yang selama ini terkesan ditutupi.
”Kenapa sopir yang selama ini bekerja tiba-tiba dikeluarkan lalu diganti orang luar? Itu yang menjadi pertanyaan besar kami,” ujar Abdullah dengan nada kecewa di lokasi, Sabtu (30/5/2026).
Sebelum ada penjelasan resmi dan jaminan tertulis dari manajemen, warga sepakat meminta seluruh aktivitas angkutan perusahaan dihentikan sementara waktu. Mereka enggan kembali kecolongan.
Pihak lapangan sempat berkilah bahwa armada yang bermasalah tersebut merupakan mobil vendor rekanan, bukan milik internal. Namun, Abdullah menilai alasan itu terlalu klise dan tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.
”Mau disebut mobil vendor atau apa pun, mereka tetap bekerja dan mencari untung untuk perusahaan. Yang kami minta adalah keterbukaan,” tutur Abdullah menegaskan.
Bagi warga setempat, konflik ini bukan sekadar urusan beberapa sopir yang kehilangan mata pencaharian. Ini adalah akumulasi dari rasa tersisih yang sudah lama terpendam di hati masyarakat.
Setiap hari, truk-truk bertubuh besar milik perusahaan bebas melintasi jalanan di kawasan permukiman padat penduduk.
Saat musim kemarau tiba, debu pekat beterbangan masuk ke teras rumah warga. Kebisingan mesin-mesin berat juga sudah menjadi menu sarapan harian yang terpaksa mereka maklumi.
”Perusahaan mengambil hasil bumi dari Tabo-Tabo lalu dibawa keluar. Tapi yang kami rasakan di sini justru debunya, kebisingannya. Sementara anak-anak muda kami di sini masih banyak yang menganggur,” ungkap Abdullah lirih.
Masyarakat menilai, kehadiran investasi skala besar di daerah seharusnya menjadi juru selamat bagi perekonomian lokal. Perusahaan wajib memprioritaskan penyerapan tenaga kerja dari lingkungan sekitar sebelum melirik pekerja luar.
Melalui momentum ini, warga mendesak manajemen untuk segera membuka ruang dialog yang sehat dan jujur. Hal ini penting agar kebijakan korporasi ke depan tidak memicu gejolak sosial yang lebih besar.
”Ini soal hak paling mendasar. Hak masyarakat untuk ikut menikmati kue kemakmuran dari kekayaan alam yang dikeruk dari tanah leluhur mereka sendiri,” kata Abdullah.
Warga berkomitmen tetap mengawal tuntutan mereka sampai ada respons hitam di atas putih dari pihak PT GKGM.
Sayangnya, hingga berita ini ditayangkan, manajemen perusahaan terkait belum memberikan pernyataan resmi ataupun klarifikasi mengenai aksi pemblokiran armada oleh warga lokal tersebut. [FR]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
