TEKA-TEKI sikap Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) terkait usulan hak angket akhirnya terjawab. Partai berlambang pohon beringin ini memastikan diri bakal “head-to-head” di ruang sidang paripurna pada 10 Juni 2026 mendatang.
Namun, kehadiran mereka bukan berarti lampu hijau bagi para pengusul. Golkar datang dengan catatan besar yang bisa saja mengubah peta permainan di Karang Paci.
“Kita akan hadir. Tapi hadir itu bukan berarti bentuk persetujuan terhadap penggunaan hak tertentu. Masing-masing punya sikap,” tegas Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Sarkowi V Zahry, saat ditemui awak media, Kamis (28/5/2026).
Gelombang hak angket ini bukan muncul tanpa alasan. Publik, terutama massa aksi yang sempat turun ke jalan, menuntut penyelidikan mendalam atas kebijakan anggaran Pemprov Kaltim.
Dua poin yang jadi “sumbu panas” adalah pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar dan proyek renovasi rumah jabatan gubernur-wakil gubernur yang menyedot dana hingga Rp 25 miliar. Angka-angka fantastis ini dianggap melukai rasa keadilan masyarakat di tengah kebutuhan pembangunan lainnya.
Sarkowi menjelaskan, seluruh personel Fraksi Golkar akan hadir penuh setelah menuntaskan masa reses pada 9 Juni nanti. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa jalan menuju penyelidikan masih sangat terjal.
Menurut Sarkowi, nasib hak angket ini sangat bergantung pada syarat kuorum. Jika dukungan melandai di hari-H, bukan tidak mungkin usulan ini langsung layu sebelum berkembang.
“Apakah nanti lanjut atau tidak, kita lihat nanti apakah kuorum. Bisa jadi akan lanjut, bisa jadi juga akan gugur karena ada aturan itu,” katanya dengan nada diplomatis.
Secara konstitusional, Golkar mengaku menghargai hak pengawasan dewan. Namun, ada nada keberatan yang tersirat. Sarkowi secara terbuka mengakui bahwa partainya lebih condong ke opsi interpelasi ketimbang angket. Mengapa?
Bagi Golkar, interpelasi dianggap lebih realistis untuk menjaga “ketenangan” di internal dewan. Mengingat mayoritas fraksi di DPRD Kaltim merupakan pengusung duet Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini.
“Kenapa interpelasi lebih tepat? Supaya menjaga ketidaknyamanan di DPR. Karena rata-rata sebagian besar partai di sini adalah koalisi Gubernur. Kita harapkan komprominya di situ,” ungkap Sarkowi jujur.
Ia juga meluruskan anggapan publik bahwa jika ada satu-dua anggota fraksi yang mendukung, berarti partai sudah satu suara. Ia menegaskan hak angket adalah hak personal anggota, bukan keputusan kolektif fraksi yang bersifat mutlak sejak awal.
“Jadi jangan mentang-mentang ada satu orang dari fraksi tertentu ikut tanda tangan, lantas dianggap fraksinya mendukung. Ini proses pengusulan personal,” pungkasnya. [DIAS]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
