Pranala.co, BONTANG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bontang sejatinya lahir dari niat mulia: memastikan anak-anak sekolah mendapat asupan gizi seimbang setiap hari. Namun di balik tujuan baik itu, kini muncul kegelisahan baru di kalangan orang tua murid.
Pasalnya, seluruh dapur penyedia makanan MBG di Bontang belum memiliki sertifikat laik higienis sanitasi (SLHS) maupun sertifikat halal. Padahal, dua dokumen itu menjadi syarat mutlak untuk menjamin keamanan dan kelayakan makanan yang disajikan untuk anak-anak sekolah.
“Programnya bagus, kami dukung. Tapi soal sertifikat layak itu harusnya wajib. Bahaya kalau tidak dipenuhi,” ujar Maya Aqila Fina, salah satu orangtua murid, Jumat (10/10).
Maya bercerita, pernah ada kasus anak sekolah yang mendapati ulat di dalam sayur MBG. “Anak itu cuma makan ayam sama nasi, tapi besoknya malah sakit,” tuturnya.
Cerita semacam itu membuat para guru ikut waspada. Mereka kini rutin mengingatkan siswa untuk memeriksa makanan sebelum disantap.
“Kami selalu bilang ke anak-anak, kalau makanannya tidak layak, lebih baik jangan dimakan. Tapi Alhamdulillah, sejauh ini masih aman,” kata Darmawati, salah satu guru SMA swasta di Bontang.
Ia berharap pengelola dapur segera mengurus kelengkapan sertifikat halal dan SLHS. “Kalau itu sudah beres, orang tua dan guru juga tenang,” ujarnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang, Aspianur, membenarkan bahwa sejauh ini belum ada dapur MBG yang mengajukan proses sertifikasi.
Menurutnya, penerbitan SLHS memang menjadi kewenangan DPMPTSP. Namun, sebelum itu dilakukan, pihaknya membutuhkan rekomendasi teknis dari Dinas Kesehatan (Diskes).
“Sesuai hasil rapat, kami akan segera turun langsung meninjau lima SPPG tersebut,” jelas Aspianur.
Rahmat Fadly, salah satu orang tua murid lainnya, menegaskan bahwa sertifikat halal dan higienis bukan sekadar selembar kertas.
“Ini wajib, apalagi kita mayoritas muslim. Dapur MBG banyak orangnya, dan tidak semua juru masaknya muslim. Jadi kepastian halal itu penting,” ujarnya.
Rahmat mendukung penuh program MBG, tapi meminta agar sebelum dapur beroperasi penuh, dilakukan simulasi proses pengolahan dan distribusi makanan.
“Dengan begitu, kendala bisa diketahui lebih awal, bukan setelah makanan dikonsumsi anak-anak,” tambahnya.
Sementara itu, Agustina, warga lain, menyoroti seleksi penyedia dapur MBG yang dinilainya kurang ketat.
“Masa program pemerintah tapi pakai dapur yang belum bersertifikat. Kesannya asal pilih, yang penting kenal. Takutnya yang masak belum terbiasa masak dalam jumlah besar. Bisa berantakan jadinya,” keluhnya.
Keluhan warga ini beralasan. Sertifikat halal memastikan bahan dan proses pengolahan makanan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan sertifikat laik higienis sanitasi menjamin dapur memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Keduanya bukan sekadar aturan, tapi perlindungan bagi anak-anak yang menjadi penerima manfaat program MBG.
“Ini bukan soal birokrasi. Ini soal tanggung jawab dan kepercayaan. Kami cuma ingin anak-anak makan dengan aman dan tenang,” tutup Rahmat. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
