PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang membawa berkah, justru menyisakan pilu di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim). Puluhan pengusaha lokal, subkontraktor, hingga buruh bangunan kini terhimpit ketidakpastian finansial yang luar biasa.
Pemicunya: pihak kontraktor pelaksana diduga kuat kabur dari lokasi pengerjaan proyek dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tak main-main, mereka meninggalkan tumpukan tagihan material dan upah yang ditaksir menembus angka Rp7,5 miliar.
Demi memperjuangkan isi dompet yang terkuras, perwakilan pengusaha lokal dan subkontraktor kembali mengadu. Mereka mendatangi Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, Kamis (2/7/2026). Ini menjadi kali kedua mereka mengetuk pintu Pemprov Kaltim demi mencari keadilan.
Maskur, pemilik Toko Jaya Abadi, mengaku terpaksa kembali bersuara karena surat resmi yang dikirimnya pada 25 Mei lalu belum membuahkan hasil. Tokonya merupakan salah satu penyokong utama material untuk enam titik bangunan dapur gizi di Paser tersebut.
"Alasan mengapa proyek ini belum dibayarkan kepada kontraktor karena belum ada pencairan dari Pusat. Kami ingin cari tahu benang merahnya, sebab sampai sekarang tidak ada titik terang," ujar Maskur dengan nada kecewa.
Langkah Maskur didukung penuh oleh para subkontraktor lapangan yang senasib. Sejak awal, kerja sama dengan kontraktor utama ternyata berjalan pincang. Kontrak kerja sama disepakati tanpa sistem uang muka (DP) maupun termin pembayaran berkala.
Subkontraktor lokal diminta modal mandiri dengan janji pelunasan penuh dua minggu setelah fisik bangunan rampung seratus persen. Ironisnya, janji tinggal janji.
"Kami sudah menunggu sejak habis bulan puasa sampai sekarang, tetapi tidak ada kepastian," keluh Khairul Yaqin, salah satu subkontraktor terdampak.
Padahal, para pekerja lokal telah menunjukkan komitmen penuh. Enam unit dapur tersebut sudah berdiri kokoh, selesai tepat waktu tanpa cacat sedikit pun. Khairul menegaskan, mereka sama sekali tidak berniat menyabotase atau menahan pengoperasian program strategis pemerintah ini.
Mereka hanya menuntut hak upah yang menjadi penyambung hidup ratusan orang. "Tanggung jawab kami selesai seratus persen. Silakan kalau dapur mau dipakai, yang penting hak kami dibayarkan. Kami berutang ke toko material dan buruh," ucapnya.
Kondisi paling memprihatinkan kini menimpa para buruh bangunan kasar di garda paling bawah. Efek domino kemacetan dana ini langsung menghantam dapur rumah tangga mereka yang mengandalkan upah harian.
Sedikitnya ada 60 buruh dari enam titik proyek dapur gizi di Paser yang nasibnya kini terkatung-katung. Uang keringat mereka menguap bersama hilangnya sang kontraktor utama.
"Kasihan, mereka datang itu hanya modal memegang cetok dan cangkul. Cuma upah itu yang mereka harapkan untuk menyambung hidup keluarga," ujar Khairul lirih. (*)
