Gubernur Kaltim: Silakan Kritik Kebijakan Pemerintah, tapi…

Gubernur Kaltim, Isran Noor.

KRITIK merupakan salah satu cara masyarakat menegur pemerintah. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor pun sepakat degan ihwal tersebut. Karenanya dia meminta warga Benua Etam tak ragu saat menyampaikan pendapat. Kesempatan itu dibuka seluas-luasnya.

“Silakan sampaikan kritiknya, tapi berikan juga saran dan solusinya,” pinta Isran seperti dilansir dari rilis resmi Pemprov Kaltim, Jumat (19/2).

Kritik dan solusi dua bagian yang saling bertalian. Karenanya, Isran tak ingin ada warga yang memberikan pendapat namun tak diimbangi dengan saran. Bahkan punya kecenderungan melebar tanpa arah yang jelas. Dirinya mengungkapkan, jajaran Pemprov Kaltim siap menerima masukan. Termasuk pula Wakil Gubernur Hadi Mulyadi.

“Tapi kritik yang berkualitas. Untuk memperbaiki serta membangun. Bukan menyalahkan atau mencari-cari kesalahan,” sebutnya lagi.

Eks Bupati Kutai Timur (Kutim) ini pun menyebut, keberhasilan Kaltim ke depan memerlukan sinergi antar pemegang kepentingan. Baik itu tingkat rukun tetangga, kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga kota.

“Kami selalu memberikan kesempatan masyarakat memberikan sumbang saran demi kebaikan dan percepatan pembangunan daerah,” sebutnya.

Isran mengakui keberhasilan pembangunan daerah akan tercapai melalui sinergi Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta didukung seluruh komponen pemangku kepentingan di Kaltim.

“Kami semua di Pemprov Kaltim ini terbuka untuk dikritik, tapi kritik berkualitas yang bertujuan memperbaiki serta membangun. Bukan menyalahkan atau mencari-cari kesalahan,” ungkapnya.

Adapun, dia memaparkan terkait Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2019 – 2023 telah memasuki tahun ketiga dan memiliki cukup banyak capaian pembangunan meski di tengah pandemi.

“Kalau kendala atau masalah pasti ada. Namun, bagaimana kita bergerak cepat menanggulanginya. Itulah pentingnya dukungan seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.

 

 

 

[JN]

More Stories
Mulai 24 September, Iklan Paslon Pilkada di Media Massa Dilarang Terpasang