FILM dokumenter Pesta Babi karya sutradara Dandhy D Laksono dan Cypri Dale memantik diskusi panas di kalangan pekerja media Bontang.
Nonton bareng dan diskusi yang digelar di Kantor Akurasi.id, Jalan HM Ardans, Kelurahan Satimpo, Kamis (21/5/2026) malam itu, awalnya terlihat sederhana. Namun obrolannya berkembang menjadi kritik tajam terhadap media, negara, hingga arah pembangunan Indonesia.
Film tersebut mengangkat situasi masyarakat adat di Papua Selatan yang berhadapan dengan proyek pangan dan energi skala raksasa.
Pemerintah pusat membuka hutan sekira 2,5 juta hektare di Kabupaten Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Skalanya disebut sebagai salah satu proyek pembabatan hutan terbesar di dunia.
Di balik proyek itu, para peserta diskusi menilai ada dampak yang jarang benar-benar muncul ke permukaan: masyarakat adat kehilangan tanah, ruang hidup, sumber pangan, bahkan menghadapi ancaman kekerasan.
Lebih dari 100 ribu warga Papua disebut telah mengungsi akibat konflik dan operasi keamanan di wilayah tersebut. Namun ironisnya, isu sebesar itu nyaris tak pernah mendominasi pemberitaan media nasional.
Jurnalis Kaltim Today, Fitri Wahyuningsih, mengaku film tersebut membuatnya bercermin sebagai pekerja media. Menurutnya, banyak isu publik yang sebenarnya penting tetapi gagal diangkat karena dianggap tidak menarik pembaca.
“Film ini membuat kita introspeksi. Banyak isu penting yang luput karena media terlalu sibuk mengejar perhatian publik,” katanya.
Ia menilai tugas jurnalis bukan sekadar mengejar klik atau trafik pembaca. Ada tanggung jawab publik yang melekat dalam profesi tersebut.
Pernyataan lebih keras muncul dari Pemimpin Redaksi Nius.id, Zuhaji. Dia menyinggung banyak media yang memilih diam ketika berhadapan dengan perusahaan besar atau kekuasaan.
Menurutnya, persoalan pencemaran lingkungan hingga konflik lahan sering tidak diberitakan karena relasi bisnis dan kedekatan dengan pemilik modal.
“Kadang media tahu ada persoalan, tapi tidak berani angkat karena ada hubungan dengan perusahaan,” ujarnya.
Diskusi makin sensitif ketika wartawan Pranala.co, Fakhrul Razi, menyoroti meningkatnya tekanan terhadap jurnalis yang menulis kritis terhadap program pemerintah.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis dan Kopdes Merah Putih yang dinilai sulit dikritik secara terbuka. “Kalau menulis kritis soal program pemerintah sekarang, wartawan harus ekstra hati-hati,” katanya.
Diskusi kemudian melebar. Peserta melihat apa yang terjadi di Papua ternyata memiliki kemiripan dengan berbagai persoalan di Kalimantan Timur.
Editor Kitamudamedia.com, Kartika Anwar, menyoroti maraknya deforestasi dan konflik lahan akibat investasi besar di Kaltim.
Ia mencontohkan dugaan perampasan tanah masyarakat adat di Penajam Paser Utara hingga kerusakan lingkungan akibat tambang dan sawit di Kutai Timur.
“Papua menunjukkan ironi pembangunan. Tapi kondisi serupa juga terjadi di Kaltim,” ujarnya.
Editor Jurnalpijar.com, Qadli, menilai film tersebut memperlihatkan bagaimana negara lebih fokus mengejar pertumbuhan ekonomi ketimbang menyelesaikan ketimpangan.
Ia mengatakan pembangunan selama ini lebih banyak menguntungkan pusat dibanding masyarakat daerah.
“Ketimpangan di Papua menunjukkan negara belum benar-benar menghadirkan keadilan pembangunan,” ujarnya.
Sementara Redaktur Akurasi.id, Fajri, mengaku film itu mengguncang cara pandangnya tentang pembangunan. Sejak kecil, kata dia, pembangunan selalu diajarkan sebagai simbol kemajuan.
Namun setelah menonton Pesta Babi, ia melihat ada pertanyaan yang jauh lebih besar: siapa sebenarnya yang menikmati pembangunan?
“Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar aset. Itu sumber hidup,” katanya.
Di akhir diskusi, wartawan muda Cuitankaltim.com, Arya, menyebut akar persoalan terletak pada cara negara memandang alam. Menurutnya, negara melihat hutan sebagai sumber pemasukan ekonomi.
Sedangkan masyarakat adat melihat hutan sebagai bagian dari kehidupan. “Masyarakat adat menganggap hutan itu teman hidup. Tapi negara melihatnya sebagai sumber uang,” ujarnya.
Satu hal yang paling mengemuka malam itu adalah rasa khawatir. Para pekerja media menyadari risiko ketika mengangkat isu-isu sensitif.
Mulai dari tekanan ekonomi, relasi dengan pemilik modal, hingga ancaman terhadap keselamatan. Karena itu, mereka sepakat penting membangun solidaritas antarsesama jurnalis. [RED]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
