MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang pemutaran maupun diskusi film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Pernyataan itu disampaikan Yusril di tengah munculnya laporan pembubaran nonton bareng (nobar) dan diskusi film tersebut di sejumlah daerah. Menurut dia, masyarakat justru perlu diberi ruang untuk menonton lalu mendiskusikan isi film secara terbuka.
“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat,” kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5).
Ia menilai materi film dokumenter tersebut masih dalam batas wajar meski menggunakan narasi dan judul yang kontroversial. Karena itu, Yusril meminta masyarakat tidak terpancing hanya karena istilah “kolonialisme” yang digunakan dalam judul film.
Menurut Yusril, kritik terhadap proyek pemerintah, termasuk proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan, merupakan hal yang sah dalam ruang demokrasi. Bahkan, pemerintah dapat menjadikan kritik itu sebagai bahan evaluasi pelaksanaan proyek di lapangan.
“Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Ia menjelaskan pembukaan lahan di Papua Selatan sudah dimulai sejak 2022 pada era Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersamaan dengan pemekaran wilayah Papua. Program tersebut kemudian dilanjutkan pemerintahan saat ini sebagai bagian dari agenda ketahanan pangan dan energi nasional.
Meski demikian, Yusril menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik atas implementasi proyek strategis nasional di Papua. Ia juga memastikan pembubaran maupun pelarangan nobar yang terjadi bukan instruksi pemerintah pusat.
Pernyataan Yusril muncul setelah sutradara film, Cypri Paju Dale, menyebut ada pihak-pihak yang berusaha membatasi penyebaran film tersebut ke publik luas. [RE]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
