Pranala.co, PANGKEP — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tengah jadi sorotan. Niatnya mulia: menyehatkan anak-anak sekolah dengan makanan bergizi. Namun, di lapangan, pelaksanaannya justru menimbulkan banyak keluhan.
Salah satunya adalah Sekretaris Komisi II DPRD Pangkep, Syamsinar, dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia menilai, program ini tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa pengawasan ketat.
“Tujuan program ini bagus, tapi pelaksanaannya perlu dibenahi. Kami di DPRD terus memantau dan akan turun langsung ke lokasi baik ke dapur MBG maupun ke sekolah-sekolah penerima,” tegas Syamsinar.
Sejak awal, Syamsinar mengaku sudah merasa pesimis dengan pola pengelolaan program yang diserahkan sepenuhnya kepada pihak yayasan. Menurutnya, tidak ada masalah melibatkan yayasan, asal sistemnya tidak terpusat.
“Lebih baik pengelolaan dilakukan di masing-masing sekolah. Selain memberdayakan masyarakat kecil, pedagang kantin tetap punya penghasilan, dan warga sekitar bisa ikut terlibat. Biaya transportasi pun bisa ditekan,” jelasnya.
Ia menilai, jika dikelola di tingkat sekolah, pengawasan akan lebih mudah dan kualitas makanan bisa terjaga. Syamsinar juga menyoroti keberadaan dapur sentral yang mengelola ribuan porsi setiap hari. Skema ini, katanya, sangat berisiko.
“Kalau cuma ratusan porsi per hari, mungkin masih bisa dikontrol. Tapi kalau satu dapur tangani ribuan dos, cepat atau lambat pasti muncul masalah. Apalagi kalau tidak diawasi ketat,” ujarnya.
Ia mencontohkan, kapasitas besar membuat pengecekan kualitas sulit dilakukan. Dampaknya, potensi makanan rusak atau tidak layak konsumsi bisa meningkat.
Belakangan, program MBG kembali disorot publik setelah beredarnya foto sayur berulat yang disajikan di salah satu sekolah. Menanggapi hal itu, DPRD Pangkep tak tinggal diam.
Syamsinar memastikan pihaknya sudah menyiapkan langkah konkret. “Kami akan melakukan sidak ke sekolah-sekolah di wilayah darat lebih dulu, terutama yang sempat viral. Untuk wilayah pulau, akan kami bahas di komisi,” katanya.
Selain itu, DPRD Pangkep juga berencana memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Tujuan kami jelas: memastikan anak-anak sekolah mendapatkan makanan bergizi, layak, dan aman. Program ini harus berjalan sesuai niat baiknya,” tutup Sekretaris Komisi II DPRD Pangkep, Syamsinar. (ADS/ DPRD PANGKEP)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
