Diskusi Bareng Menteri PPPA, Wali Kota Bontang Minta Tambahan Dana Pusat untuk Perlindungan Anak dan Perempuan
Wali Kota Bontang menghadiri pertemuan dan diskusi bersama Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, di Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu [10/5/2025]. [FOTO HAYATULLAH/PROKOPIM]Bontang, PRANALA.CO — Komitmen Kota Bontang dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak kembali ditegaskan. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, tampil aktif dalam diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Sabtu [10/5/2025].
Bersama Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim, Bunda Neni —sapaan akrab Neni Moerniaeni— memaparkan sederet strategi jangka panjang yang dinilai mampu memperkokoh sistem perlindungan sosial di daerah.
“Ada tiga strategi utama yang kami usulkan untuk penguatan perlindungan anak dan perempuan di Bontang dan Kaltim,” ujar Wali Kota Neni.
Pertama, integrasi pendidikan keluarga dan pengasuhan dalam kurikulum pendidikan usia dini. Kedua, pelaksanaan kelas manajemen emosi untuk anak dan remaja guna mencegah perilaku berisiko sejak dini. Ketiga, penguatan dan pengembangan layanan daycare (lembaga pengasuhan anak) yang ramah anak dan keluarga.
Tak hanya berhenti di tataran konsep, Wali Kota perempuan pertama di Bontang itu juga memaparkan program unggulan andalan daerahnya: “Tengok Tetangga.”
Program ini dijalankan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat [PPATBM]. Lewat pendekatan gotong royong dan komunitas, program ini terbukti menurunkan angka kekerasan terhadap anak, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta ikut menekan prevalensi stunting.
“Program ini lahir dari kearifan lokal. Dengan saling menjaga lingkungan sekitar, masyarakat secara aktif menjadi garda terdepan perlindungan anak dan perempuan,” jelas Wali Kota Bontang.
Di akhir paparannya, Wali Kota Bontang tak lupa menyuarakan harapan agar pemerintah pusat meningkatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tambahan dana ini, menurutnya, sangat penting untuk memperluas jangkauan program pendampingan dan advokasi korban kekerasan.
“Jika DAK dinaikkan, pemerintah daerah bisa bekerja lebih optimal dalam menciptakan sistem perlindungan yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Neni dalam keterangannya, Minggu [11/5/2025].
Dalam pertemuan ini, Wali Kota Bontang hadir didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Lukman, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Bontang, Eddy Forestwanto, beserta jajaran. [RIL/DIAS]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Pos Terkait
3 Komentar
Tinggalkan Balasan
BERITA TERKINI
1 bulan lalu
[…] Neni—sapaan akrab Wali Kota Bontang—mengaku terhormat. Ia merasa penghargaan ini adalah pengakuan terhadap kerja kolektif tim hukum […]
1 bulan lalu
[…] Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa RPJMD 2025–2029 disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Dokumen ini akan menjadi pedoman utama dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta rencana strategis perangkat daerah. […]
1 bulan lalu
[…] sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM, Asdar Ibrahim, Wali Kota Bontang menyampaikan rasa bangga dan harapan tinggi bagi para lulusan. Ia menyebut momen ini sebagai awal […]