Komisi IV menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Selasa (10/6).
Pranala.co, SAMARINDA – Penerimaan murid baru di Kalimantan Timur (Kaltim) belum sepenuhnya merata. Terutama di Kota Balikpapan. DPRD Kaltim melalui Komisi IV menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Selasa (10/6).
Hadir pula para kepala cabang dinas pendidikan se-Kaltim. Topik utamanya: persiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025. Fokusnya tertuju pada daya tampung sekolah negeri dan upaya pemerataan pendidikan.
Hasilnya cukup mengejutkan. Di luar Balikpapan, SPMB berjalan relatif aman. Tapi Balikpapan punya persoalan besar.
“Kapasitas SMA dan SMK negeri di Balikpapan hanya bisa menampung 51 persen lulusan SMP. Sisanya, 49 persen harus ke swasta,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H Baba.
Masalah klasik. Jumlah murid terus naik, ruang kelas tetap.
Pemerintah sudah punya rencana. Akan dibangun satu SMA baru di Balikpapan. Juga akan dikembangkan SMK Negeri 5 Balikpapan yang punya lahan luas, sekira 16 hektare.
“Lahannya cukup. Bisa tambah rombel, bisa juga dirancang sekolah baru di situ,” kata H Baba.
Namun ada kendala lain. Regulasi Kemendikbudristek membatasi kapasitas maksimal per rombongan belajar (rombel) sebanyak 36 siswa. Tujuannya memang baik: agar pembelajaran tetap efektif. Tapi, itu juga membatasi penyerapan murid.
Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, menambahkan masalah lain: pola pikir orang tua dan siswa. Banyak yang hanya ingin masuk sekolah favorit.
“Masalahnya bukan cuma daya tampung. Tapi juga keinginan siswa yang numpuk di sekolah unggulan. Distribusi jadi tidak merata,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah tak hanya mengandalkan sekolah negeri. Peran sekolah swasta tetap penting. Bahkan harus ditopang agar bisa tumbuh dan bersaing.
“Kalau semua siswa ditarik ke sekolah negeri, sekolah swasta akan mati. Itu tidak sehat,” tegas Darlis.
Ia menekankan perlunya sinergi. Pemerintah, DPRD, dan sekolah swasta harus saling menopang.
Komisi IV sendiri akan turun langsung. Mereka akan memantau pelaksanaan SPMB di seluruh kabupaten dan kota. Tujuannya jelas: agar penerimaan murid berjalan adil dan sesuai regulasi. [RE/ADS]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Pos Terkait
Tidak ada komentar