pranala.co – Kondisi jalan negara dari Samarinda ke Kutai Barat, Kalimantan Timur, memunculkan masalah yang signifikan bagi warga lokal.
Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan menyatakan rusaknya jalan negara di Kutai Barat membuat warga sangat kesulitan melintasi jalan yang tidak layak dan bila berlarut bakal memicu inflasi daerah dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok.
“Jalan negara dari Samarinda ke Kutai Barat, banyak yang tidak layak dilewati dan sangat menyusahkan kami kalau mau ke Samarinda,” ujarnya dari rilis Humas Kaltim, Jum’at (10/3/2023).
Edyanto menyebutkan ada beberapa solusi terkait dengan jalan lintas antar kabupaten, yaitu jalur dari Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kutai Barat ke arah Kecamatan Kahala, Kutai Kartanegara dapat menghemat waktu hingga 4 jam menuju Kota Samarinda.
Lalu, Kampung Bukit Harapan di Kecamatan Bongan (Kutai Barat) menuju Sepaku (Penajam Paser Utara) dapat menghemat waktu sampai 5 jam ke Balikpapan.
Dia berharap agar Pemerintah Provinsi Kaltim dapat memfasilitasi kerja sama antar kabupaten untuk meningkatkan kondisi infrastruktur jalan dan memperbaiki aksesibilitas di seluruh Kalimantan Timur.
Wagub Hadi Minta Truk Sawit dan Batu Bara Kurangi Tonase
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi merasa prihatin atas kondisi jalan yang rusak parah mulai dari Simpang Kota Bangun (Kutai Kartanegara) hingga Muara Gusiq (Kutai Barat). Status jalan tersebut merupakan jalan nasional.
“Cukup parah jalan ini. Pemprov memang ada membantu semampunya. Namun, kita berharap ada kerja sama dilakukan pihak pengusaha batu bara maupun kelapa sawit agar menurunkan tonase muatan, sehingga jalan ini tidak rusak parah,” pesan Hadi Mulyadi di sela-sela peninjauan poros jalan di sekitar Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Selasa (7/3/2023).
Menurut Wagub, boleh saja kendaraan perusahaan melintasi jalan tersebut, tapi hendaknya sama-sama menjaga. Karena, jika kondisi jalan ini diperbaiki sekarang dan bagus, tetapi beberapa bulan selanjutnya rusak lagi.
Sebab, kendaraan yang melintas khususnya pertambangan dan kelapa sawit melebihi tonase. Artinya, kendaraan yang melintas harus sesuai dengan tipe jalan tersebut.
“Kasihan masyarakat. Makanya, kita minta Ada kerja sama perusahaan untuk merawat jalan ini. Karena kurang lebih 87 kilometer cukup parah rusaknya,” pinta Hadi.
Untuk itu, saat ini jalan poros dari Simpang Kota Bangun-Muara Gusiq oleh Kementerian PUPR RI khususnya BBPJN I Kalimantan sedang melaksanakan pekerjaan tersebut. Saat ini dalam proses penetapan lelang kontraktor yang akan mengerjakan.
Kunjungan diikuti sejumlah pejabat OPD lingkup Pemprov Kaltim dalam koordinasi Kepala Biro Adbang Setda Provinsi Kaltim H Irhamsyah. Hadir pula Anggota DPD RI H Nanang Sulaiman dan perwakilan TGUP3 Kaltim. (*)
