JAGAT maya sering kali menjadi tempat paling empuk untuk meluapkan kekesalan. Namun, bagi seorang aparatur sipil negara (ASN), jempol di layar gawai kini harus dijaga ekstra ketat agar tidak berujung petaka.
Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, menyoroti fenomena digital ini secara khusus. Ia memberikan arahan tegas sekaligus menyentil kebiasaan sebagian pegawai yang gemar mengeluh di media sosial saat menghadapi kendala kerja.
Salah satu yang menjadi sorotan Ardiansyah adalah urusan keterlambatan hak atau gaji. Masalah sensitif ini kerap kali telanjur ramai di media sosial sebelum dikonfirmasikan ke internal instansi terkait.
“Saya berharap saudara-saudara yang sudah bekerja sebagai pegawai negeri sipil, sebagai CPNS, PPPK, bijaksanalah dalam memanfaatkan media sosial,” ujar Ardiansyah di hadapan ratusan aparatur negara, Jumat (5/6/2026).
“Jangan sedikit saja terlambat gaji turun, langsung (bikin status) ‘bagaimana Pemerintah Kutim gaji kami terlambat’,” lanjutnya.
Pesan menohok itu disampaikan langsung orang nomor satu di Kutim saat menutup Latihan Dasar (Latsar) CPNS Kutim 2026 di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.
Menurut Ardiansyah, setiap keterlambatan administratif di lingkungan pemerintahan biasanya dipicu oleh kendala teknis atau keterlambatan pengajuan dokumen dari instansi bawahan itu sendiri. Ia meminta para abdi negara memanfaatkan jalur birokrasi yang benar dan berjenjang untuk mencari solusi.
“Coba tanya langsung ke atasan apa yang terjadi? Karena bisa jadi juga hambatan itu mungkin karena teknis,” jelasnya.
Ia mencontohkan, di sektor pendidikan atau kesehatan, keterlambatan kadang terjadi karena pihak sekolah atau puskesmas setempat lambat mengajukan dokumen. Masalah internal seperti inilah yang seharusnya diluruskan, bukan justru memicu kegaduhan di ruang publik digital.
Ardiansyah mengingatkan dampak domino jika pegawai pemerintah ikut latah menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Alih-alih menyelesaikan masalah, ketidakbijaksanaan dalam bermedsos bisa berbalik menjadi bumerang hukum atau sanksi moral yang berat.
“Betul sekarang ini eranya era digital, tapi kalau kita tidak bijaksana, itu akan berubah menjadi bencana pribadi masing-masing,” tegas Ardiansyah.
Bencana yang dimaksud, lanjut dia, adalah ketika seorang ASN menyebarkan informasi keliru ke publik tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu.
Dengan gaya bicaranya yang santai, Bupati Kutim ini juga membandingkan budaya gosip zaman dulu dengan era digital saat ini. Jika dahulu informasi negatif hanya berputar di lingkaran kecil seperti warung kopi atau arisan, kini polanya sudah berubah total.
“Kalau ngerumpinya pakai alat ini (ponsel, red), itu seluruh dunia tahu. Lalu mereka subscribe, like, and share,” seloroh Ardiansyah yang langsung disambut tawa dan anggukan setuju dari para peserta.
Ia mengingatkan konsekuensi moral yang harus ditanggung secara digital. “Kalau sejuta orang yang merespons, maka dosanya jutaan orang juga numpuk di saudara,” tambahnya.
Pada akhir arahannya, Ardiansyah mengajak formasi ASN Kutim yang kini diisi oleh putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Nusantara untuk mengubah kebiasaan digital mereka. Fitur berbagi di media sosial seharusnya dipakai untuk mengampanyekan potensi dan kemajuan daerah.
“Maka buatlah subscribe, like, and share yang betul-betul memberikan informasi pembangunan. Kenapa saya katakan demikian? Karena sekarang kita sedang membangun Kutim,” pungkasnya. [RE]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
