ANGKA penerima manfaat Program Gratispol di Kalimantan Timur (Kaltim) diklaim melonjak tajam. Jika 2025 program ini membantu sekira 25 ribu mahasiswa, tahun ini jumlahnya sudah menyentuh 60 ribu mahasiswa.
Lonjakan itu menunjukkan besarnya kebutuhan dukungan biaya pendidikan tinggi di daerah. Di sisi lain, Pemprov Kaltim kini berpacu memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mahasiswa yang berhak sebelum batas pendaftaran ditutup pada 30 Juni 2026.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kaltim, Dasmiah, menegaskan Gratispol bukan sekadar program bantuan pendidikan biasa.
Menurutnya, program tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur di tengah persaingan yang semakin ketat.
“Program Gratispol bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bentuk investasi jangka panjang pemerintah daerah. Kami ingin memastikan tidak ada putra-putri daerah yang putus kuliah hanya karena kendala biaya,” ujar Dasmiah, Rabu (3/6/2026).
Peningkatan jumlah penerima manfaat menjadi salah satu indikator tingginya antusiasme masyarakat terhadap program ini.
Dalam kurun satu tahun, jumlah mahasiswa yang mendapatkan dukungan pembiayaan melalui Gratispol naik lebih dari dua kali lipat.
Bagi banyak keluarga, program tersebut menjadi harapan agar anak-anak mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya kuliah yang terus meningkat.
Namun, seiring bertambahnya jumlah peserta, tantangan pengelolaan program juga ikut membesar.
Kendala Masih Didominasi Administrasi Digital
Dasmiah mengakui masih ditemukan sejumlah kendala teknis selama proses pelaksanaan.
Sebagian besar persoalan muncul akibat belum meratanya pemahaman mahasiswa mengenai mekanisme pendaftaran berbasis digital dan komponen biaya kuliah yang ditanggung program.
Untuk mengatasi persoalan itu, Pemprov Kaltim memperkuat sejumlah langkah perbaikan.
Pertama, meningkatkan sosialisasi langsung ke kampus-kampus dan organisasi mahasiswa agar seluruh peserta memahami aturan serta prosedur yang berlaku.
Kedua, memperkuat layanan pendampingan digital untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan saat proses pengajuan secara daring.
Ketiga, melakukan validasi data secara berjenjang dengan melibatkan perguruan tinggi guna memastikan seluruh informasi penerima bantuan benar-benar akurat.
“Ketepatan data adalah kunci utama akuntabilitas program ini. Seluruh bantuan disalurkan berdasarkan data riil yang telah divalidasi oleh perguruan tinggi masing-masing,” kata Dasmiah.
Ia menegaskan proses verifikasi tersebut penting untuk mencegah tumpang tindih anggaran sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran.
Menjelang penutupan pendaftaran, Pemprov Kaltim mengingatkan mahasiswa agar tidak menunda proses administrasi.
Waktu yang tersisa kurang dari satu bulan dinilai krusial untuk melengkapi seluruh dokumen dan tahapan yang dipersyaratkan.
Ketelitian dalam mengunggah berkas menjadi faktor penting agar proses pencairan bantuan ke masing-masing perguruan tinggi tidak mengalami hambatan.
“Waktu yang tersisa harus dimanfaatkan dengan optimal. Kami berharap dengan tata kelola yang semakin transparan dan sistem pendaftaran yang terus disempurnakan, Program Gratispol 2026 ini melahirkan dampak konkret yang luas bagi kemajuan generasi muda Kalimantan Timur,” ujar Dasmiah. [RIL]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
