HARAPAN pembangunan Sekolah Rakyat di Bontang kini tinggal menunggu satu dokumen dari pemerintah pusat. Di lapangan, lahan seluas delapan hektare disebut sudah dibuka dan diratakan.
Jalan menuju lokasi juga telah diperbaiki. Namun, proyek itu belum bisa bergerak ke tahap berikutnya karena Detail Engineering Design (DED) dari Kementerian Sosial belum diterima Pemerintah Kota Bontang.
Menurut Neni, Pemkot bahkan sudah mengirimkan video perkembangan lokasi kepada Menteri Sosial sebagai bentuk laporan kesiapan daerah. Langkah itu dilakukan agar dokumen desain teknis pembangunan Sekolah Rakyat segera diserahkan ke pemerintah daerah.
“Kami sudah selesai semua. Saya sudah sampaikan juga tadi, saya bikin video sedikit kepada Menteri Sosial supaya kita segera diberikan DED-nya,” ujar Neni saat dikonfirmasi Pranala.co, Selasa (19/5/2026).
DED menjadi dokumen krusial karena menjadi dasar penyusunan sejumlah izin dan kajian teknis sebelum pembangunan dimulai. Tanpa dokumen tersebut, Pemkot belum bisa mengurus UKL-UPL maupun Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdalalin).
“DED yang punya Kementerian Sosial. Ini kita minta dari Kementerian Sosial untuk segera mengirimkan DED-nya agar UKL-UPL sama Amdalalin bisa diurus dan izinnya bisa terbit,” katanya.
Di sisi lain, Pemkot Bontang mengklaim pekerjaan awal proyek sudah hampir tuntas. Pembukaan lahan dilakukan menggunakan alat berat milik pemerintah daerah, seperti ekskavator dan dozer, sehingga anggaran yang dikeluarkan disebut tidak terlalu besar.
“Kita pakai ekskavator yang ada, kemudian dozer yang ada. Ternyata tidak sampai ratusan juta juga. Alhamdulillah sudah selesai dan sudah rata,” ungkap Neni.
Perbaikan akses menuju lokasi juga menjadi perhatian. Jalan yang sebelumnya rusak kini telah dicor sehingga kendaraan dapat lebih mudah masuk ke kawasan proyek. Area tersebut juga direncanakan menjadi lokasi pembangunan gedung Bulog.
Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Bontang sebelumnya menjadi perhatian karena program tersebut digadang pemerintah sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Namun hingga kini, tahapan pembangunan fisik masih bergantung pada kesiapan dokumen teknis dari pemerintah pusat.
“Kalau minggu ini saja DED-nya dikasihkan, kita langsung bikin UKL-UPL dan Amdalalinnya. Jalanannya juga sekarang sudah bagus sekali, sudah dicor,” tandasnya. [ADS/FR]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
