BANJIR di Samarinda seperti menjadi agenda tahunan. Rutin, saban tahun. Luapan air banjir jelang Lebaran Idulfitri 2020 lalu seperti mengulang memori tahun lalu. Sama persis waktunya, jelang Idulfitri.
Meminjam data Badan Penanggulangan Bencana Daerah [BPBD] Kota Samarinda. Hingga 29 Mei 2020, ada 4 orang meninggal dunia dalam peristiwa banjir ini. Penyebab kematiannya berbeda, satu orang karena sakit, dua orang tersengat listrik dan seorang lagi tenggelam saat main banjir. Keseluruhan, jumlah warga terdampak mencapai 45.610 jiwa atau 13.691 kepala keluarga [KK].
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi pun angkat bicara. Pertambangan kini jadi pantauannya. Pemprov berjanji bakal mengvaluasi tambang-tambang batu bara di Samarinda. Terkhusus, tambang di wilayah utara Kota Samarinda.
“Kita akan teliti RPUL-nya kalau perlu kita tidak akan keluarkan izin jika mereka tidak perbaiki lingkungan,” tegas Hadi Mulyadi, Selasa (26/5/2020).
Bukan hanya, tambang. Wagub Hadi berencana melakukan pengerukan Sungai Karang Mumus. Namun anggaran untuk pengerukan sungai terbentur dengan penanganan COVID-19 di Samarinda. Program itu pun tak bisa berjalan. “Kita tahu semua peralatan medis untuk penanggulangan COVID harganya sangat mahal, sementara anggaran kita fokuskan disana,” kata Hadi.
Namun, Pemprov Kaltim masih berupaya melakukan pengerukan sungai tahun ini. “Kita juga sudah mempelajari siklus tahunan datangnya banjir, nanti kita akan minta perusahaan batu bara untuk berhenti beroperasi jelang musim hujan,” jelasnya.
Suara lantang juga datang dari Jaringan Advokasi Tambang Kaltim. Mereka nilai, persoalan banjir di Samarinda tidak akan usai, sebelum masalah lingkungan pulih. Jatam menyebut, faktor utama penyebabnya adalah kerusakan alam, salah satunya disumbang dari masalah tambang batu bara.
“Banjir adalah buah dari kebijakan menerbitkan izin tambang tanpa henti. Kerusakan alam terjadi karena pembukaan lahan di wilayah tangkapan air oleh ratusan perusahaan tambang,” kata Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang.
Jatam mencatat, sekitar lebih 10 perusahaan pertambangan berada di kawasan hulu Samarinda. Parahnya, rata-rata perusahaan tersebut belum menunaikan kewajiban reklamasi konsesi pasca-eksplorasi.
Samarinda adalah daerah yang menampung banjir dari beberapa daerah, Kutai Kartanegara, misalnya. Aliran air dari konsesi tambang ilegal maupun legal di sekitar perbatasan Samarinda akan bermuara ke Samarinda.
Meski Samarinda memiliki Bendungan Benanga yang disiapkan untuk menampung air, daya dukungnya tidak memadai. Alasannya, terjadi pendangkalan [sedimentasi] akibat lumpur tambang yang mengalir saat hujan. Demikian juga Sungai Karang Mumus yang mengalami pendangkalan akut akibat batubara.
Rupang bilang Samarinda sudah tidak memiliki kawasan resapan air. Daya dukung Waduk Benanga dan Sungai Karang Mumus yang diharapkan menampung air tidak berfungsi baik. Ditambah masalah batubara, pengupasan lahan di perbatasan Kutai Kartanegara dan Samarinda seperti di Bangun Rejo-Tenggarong Seberang, mempercepat datangnya bencana. (*)
