JAKARTA – Proses penataan pegawai non-ASN di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama yang mencuat adalah ketidakdisiplinan kepala daerah dalam perekrutan tenaga honorer.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menyoroti bahwa banyak kepala daerah yang tetap mengangkat tenaga honorer baru sebagai bentuk balas budi atas kemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Jika dirunut dari dulu, pegawai non-ASN muncul salah satunya akibat ketidakdisiplinan instansi dalam rekrutmen, terutama karena Pilkada,” ujar Rini dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Rabu (5/4/2025).
Menurutnya, fenomena ini tidak hanya terjadi di daerah tetapi juga di tingkat kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Saat terjadi pergantian kepemimpinan, sering kali ditemukan rekrutmen tenaga honorer baru yang tidak sesuai dengan regulasi. Padahal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN secara tegas melarang pengangkatan tenaga honorer baru untuk jabatan tertentu.
Dalam rapat tersebut, Menpan RB juga mengumumkan bahwa pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN). Semula direncanakan lebih awal, pengangkatan CASN kini diperkirakan akan dilakukan pada akhir 2025 atau awal 2026.
“Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau awal 2026,” jelas Rini.
Kendati demikian, ia memastikan bahwa seluruh pelamar yang telah lulus seleksi CASN akan tetap diangkat sebagai aparatur sipil negara, baik sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Berdasarkan rencana, CPNS akan diangkat pada Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan diangkat pada Maret 2026.
“Pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap akan diangkat sebagai pegawai ASN,” tegasnya.
Usai rapat, Rini menampik anggapan bahwa pemerintah menunda pengangkatan CASN. Ia menegaskan bahwa langkah ini lebih kepada penyelesaian administrasi agar seluruh calon ASN bisa diangkat secara bersamaan.
“Bukan ditunda sebenarnya, tapi mau menyelesaikan supaya semuanya bisa terangkat,” katanya singkat.
Rini juga membantah bahwa penyesuaian jadwal pengangkatan ini berkaitan dengan efisiensi anggaran. Ia menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah memastikan seluruh proses berjalan dengan baik, termasuk bagi instansi yang belum menyelesaikan pengumuman seleksi CASN.
“Bukan karena efisiensi anggaran, tetapi kita masih harus menyelesaikan yang belum mengumumkan dan sebagainya,” tandasnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
