Apa Kabar Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim?

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi kluster pemerintahan di calon ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).(KOMPAS.com/Ihsanuddin)

RENCANA pindah ibu kota secara tegas disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pidato kenegaraan sidang tahunan MPR, DPR dan DPD tahun 2019 lalu. Dalam pidatonya kala itu, Jokowi meminta izin kepada semua pihak untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

Namun, rencana pindah ibu kota itu kemudian samar. Pandemi COVID-19 yang sampai di Indonesia pada Maret 2020 lalu itu banyak mengubah rencana pemerintah. Pandemi membuat membuat pemerintah harus menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk mengatasi masalah kesehatan dan sekaligus ekonomi

Jokowi tidak menyinggung rencana pindah ibu kota ini pada pidato kenegaraan dalam sidang tahunan di 2020. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa tak lama setelah pidato Jokowi hanya menyebut mega proyek ini berstatus ‘standby’.

Baru-baru ini, Suharso kembali menyinggung rencana pindah ibu kota ke Kalimantan Timur. Ia memastikan, pindah ibu kota akan dilanjutkan usai pandemi COVID-19 terkendali.

“Mengenai ibu kota negara, kalau ibu kota negara bisa dijadikan pilihan dalam mendorong investasi kenapa tidak. Tapi dengan syarat pandemi harus bisa kita kendalikan,” kata Suharso dalam konferensi pers ‘Perkembangan Ekonomi Indonesia: Optimisme dengan Kerja Cerdas, Lekas, dan Tuntas’ di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa kemarin (9/2).

Suharso bilang, pembangunan infrastruktur ibu kita baru terbuka juga untuk swasta. Menurutnya, swasta bisa masuk ke sektor perumahan dan perkantoran di ibu kota baru.

“Kita bisa memberikan kesempatan kepada swasta untuk ikut masuk, kita kasih pekerjaan yaitu masuk di sarana perumahan dan perkantoran. Dengan begitu pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran besar yang langsung ratusan triliun,” tuturnya.

Sementara, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi mengatakan rencana pembangunan ibu kota baru berpeluang dibiayai menggunakan dana yang dikelola Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF).

“Tentunya nanti kita lihat mekanismenya dan kegiatan tepatnya seperti apa. Itu bisa didalami lebih lanjut,” tuturnya.

Menurutnya, rencana pindah ibu kota ini banyak menarik minat investor, baik dalam dan luar negeri.

“Banyak investor tertarik, di dalam negeri. Sebenarnya sebelum COVID pun yang di luar negeri pun sudah banyak tapi mereka melihat, ini akan dimulai setelah semua terkontrol,” imbuhnya.

 

 

 

[aca|dk]

More Stories
Para Ilmuwan Temukan Obat Baru untuk Pasien COVID-19