UPACARA Hari Otonomi Daerah ke-30 di Balai Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (27/4/2026), tak sekadar seremoni. Di tengah agenda tahunan itu, muncul satu angka yang mencolok: 469 dari 546 daerah di Indonesia masih bergantung pada dana transfer pusat.
Angka tersebut disampaikan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri. Ia menegaskan, ketergantungan fiskal itu menjadi tantangan utama otonomi daerah yang sudah berjalan tiga dekade.
“Sinergi pusat dan daerah adalah keniscayaan. Tapi kapasitas daerah juga harus kuat agar otonomi berjalan efektif,” ujar Rahmad.
Di balik peringatan yang mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, tersimpan pekerjaan rumah besar: bagaimana daerah benar-benar mandiri, bukan sekadar menjalankan program pusat.
Rahmad menyebut, otonomi daerah seharusnya melahirkan tata kelola yang responsif, transparan, dan akuntabel. Namun, tanpa kekuatan fiskal, ruang gerak daerah tetap terbatas.
Dalam konteks itu, pemerintah mendorong delapan klaster prioritas nasional, mulai dari kedaulatan pangan, energi dan air, hingga penurunan kemiskinan. Program konkret seperti pengolahan sampah menjadi energi listrik, rehabilitasi pascabencana, serta pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi bagian dari agenda tersebut.
Di sisi lain, pesan Presiden Prabowo Subianto juga disorot: perlunya kesatuan visi dan sinkronisasi kebijakan dari pusat hingga daerah. Tanpa itu, arah pembangunan dinilai akan berjalan timpang.
Namun persoalan tidak berhenti pada sinkronisasi. Rahmad menekankan pentingnya reformasi birokrasi berbasis hasil (outcome), termasuk digitalisasi layanan publik agar lebih cepat dan efisien.
Kemandirian fiskal menjadi titik krusial. Daerah didorong meningkatkan pendapatan asli daerah, memperkuat kualitas aparatur, serta membangun inovasi layanan. Tanpa itu, ketergantungan terhadap pusat berpotensi terus berulang. [SR]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
