WARGA Balikpapan Timur, Kota Balikpapan hingga kini masih harus menempuh jarak jauh demi mendapatkan Pertalite. Persoalan distribusi BBM subsidi yang belum merata ini akhirnya memicu aksi protes dari kalangan mahasiswa.
Aliansi Balikpapan Bergerak langsung menggedor pintu Balai Kota untuk menuntut keadilan bagi warga pinggiran, Kamis (18/6/2026). Mereka resah melihat warga kesulitan, sementara praktik pengetapan minyak eceran justru makin subur di jalanan.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, tidak menampik jeritan warganya di wilayah timur. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan pembatasan ini diambil bukan tanpa alasan yang kuat.
Pemerintah kota mengacu pada evaluasi mendalam lima tahun lalu, saat seluruh SPBU membebaskan penjualan Pertalite. Efeknya saat itu justru mengerikan bagi roda ekonomi lokal.
“Antrean kendaraan mengular sampai menutup akses rumah dan toko warga,” ujar Rahmad di hadapan mahasiswa dan unsur Forkopimda.
Banyak pelaku UMKM yang merugi karena tempat usaha mereka tertutup total oleh kendaraan yang mengantre BBM. Konflik sosial di jalanan pun tidak terhindarkan akibat kemacetan parah yang ditimbulkan.
Demi menyelamatkan hajat hidup orang banyak, Pemkot mengambil langkah tegas bersama Pertamina. Antrean truk dan kendaraan besar langsung dialihkan ke SPBU Kilometer 13 yang jauh dari pemukiman warga.
Saat ini, dari delapan SPBU penyalur Pertalite di Balikpapan, lima di antaranya dikhususkan untuk melayani sepeda motor. Pembatasan jam operasional juga sengaja diterapkan agar tidak memicu kelumpuhan total lalu lintas kota.
Lantas, kapan warga Balikpapan Timur bisa menikmati kemudahan akses yang sama? Rahmad menyebut peluang itu tetap terbuka, namun nasibnya kini sedang dihitung matang lewat kajian ilmiah.
“Ini hak semua masyarakat, yang kami lihat adalah mudarat dan manfaatnya,” ucap Rahmad meluruskan anggapan bahwa Pemkot sengaja mempersulit warga.
Kondisi geografis Balikpapan Timur menjadi tantangan terbesar saat ini. Wilayah tersebut hanya memiliki satu jalur utama yang sekaligus menjadi urat nadi menuju berbagai destinasi wisata andalan.
“Hari ini saja, tanpa ada antrean mobil, jalur ke sana sudah macet parah,” kata Rahmad menggambarkan peliknya situasi lapangan.
Pemkot Balikpapan khawatir jika layanan Pertalite langsung dibuka tanpa persiapan, ekonomi kawasan wisata justru akan lumpuh tercekik macet. Toko-toko pinggir jalan terancam gulung tikar karena tertutup antrean.
Kunci utama pembukaan jalur Pertalite di wilayah timur kini berada di tangan pemerintah pusat. Pemkot sedang menunggu langkah nyata Kementerian PUPR untuk melakukan pelebaran jalan utama.
Jika proyek pelebaran jalan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional terealisasi, skema rekayasa lalu lintas yang baru akan segera diterapkan.
Hingga saat itu tiba, Pemkot berjanji akan terus mencari formula terbaik. Tujuannya agar hak masyarakat pinggiran mendapatkan BBM subsidi tetap terpenuhi tanpa mengorbankan kenyamanan publik lainnya. [RUL]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
