DISTRIBUSI bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) segera mendapat pengawasan lebih ketat. Pemkot Balikpapan berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk memastikan penyaluran BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Langkah ini muncul setelah adanya aspirasi yang disampaikan aliansi mahasiswa terkait pengawasan distribusi BBM subsidi di Kota Minyak. Usulan tersebut mendapat respons positif dari pemerintah daerah.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, mengatakan pembentukan satgas akan dikoordinasikan melalui Asisten I Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
“Jadi nanti kita minta kepada Asisten I untuk menjembatani dan membentuk satgas untuk pendistribusian BBM subsidi,” ujar Rahmad saat ditemui di Balai Kota Balikpapan, Kamis (18/6/2026).
Menurut Rahmad, pengawasan perlu diperkuat agar subsidi yang digelontorkan pemerintah tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak. Ia menilai pengawasan distribusi menjadi kunci agar tujuan program subsidi benar-benar tercapai.
Pemerintah Kota Balikpapan, kata dia, sejalan dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan distribusi BBM subsidi berlangsung lebih tertib dan transparan.
“BBM itu harus tepat sasaran dan harus diperuntukkan sesuai dengan peruntukan kepada yang menggunakannya,” tegasnya.
Selain pengawasan distribusi, muncul pula usulan penambahan SPBU yang menjual BBM subsidi jenis Pertalite. Namun, Rahmad menegaskan kebijakan tersebut bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Menurutnya, seluruh pengaturan terkait distribusi dan penyaluran BBM subsidi berada di bawah kewenangan Pertamina.
“Ini kan semua wewenang dari Pertamina. Pertamina yang mengatur,” katanya.
Meski demikian, Pemkot Balikpapan tetap membuka ruang koordinasi apabila diperlukan evaluasi terhadap titik-titik distribusi BBM subsidi di lapangan.
Rahmad mengingatkan bahwa kebijakan penambahan SPBU penyalur BBM subsidi tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pengalaman beberapa tahun lalu menjadi pelajaran penting bagi Balikpapan.
Saat itu, antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi sempat mengular di sejumlah ruas jalan. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kemacetan, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
“Ingatlah lima tahun yang lalu bagaimana antrean, kemudian masalah kota, tata kota jadi terganggu, ekonomi juga terganggu,” ungkapnya.
Karena itu, setiap kebijakan terkait penambahan titik distribusi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lalu lintas, tata kota, dan aktivitas warga sehari-hari.
Meski berhati-hati, Pemkot Balikpapan tidak menutup kemungkinan melakukan kajian ulang terhadap sejumlah SPBU apabila kebutuhan distribusi BBM subsidi dinilai semakin mendesak.
Evaluasi akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, termasuk kebutuhan masyarakat dan potensi dampak yang ditimbulkan.
“Kalau memang diperlukan kita kaji ulang. Semua SPBU nanti bisa menyalurkan minyak subsidi, nanti akan kita lihat lagi,” tegas Rahmad. [RUL]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
