PEMERINTAH Kota (Pemkot) terus berpacu menghadirkan layanan air bersih yang lebih baik bagi masyarakat. Bersamaan dengan itu, penataan kawasan nelayan di Kelurahan Lok Tuan dipercepat agar manfaat investasi yang telah dibangun dapat segera dirasakan warga.
Dua proyek strategis itu menjadi pembahasan dalam audiensi antara Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dengan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum serta Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) di Ruang Kerja Wali Kota, Kamis (23/7/2026).
Hadir pula Kepala Dinas PUPR Much. Cholis Edy Prabowo, Kepala Dinas Perkimtan Usman, perwakilan BPBPK Evry Biaktama Meliala, serta Direktur Perumda Tirta Taman Kota Bontang Suramin.
Pemkot Bontang kini memfokuskan penyelesaian berbagai dokumen strategis sebagai syarat pembangunan SPAM Regional Bontang. Proyek ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Bontang, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Penyelesaian administrasi, kesiapan lahan, hingga dokumen pendukung lainnya terus dipercepat agar tahapan pembangunan fisik dapat segera dimulai.
Wali Kota Neni Moerniaeni menegaskan seluruh perangkat daerah harus bergerak cepat dan memperkuat koordinasi agar proses yang sedang berjalan tidak mengalami hambatan.
"SPAM Regional sangat penting untuk mendukung pelayanan air bersih masyarakat. Saya meminta seluruh perangkat daerah segera menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, memperkuat koordinasi, serta mempercepat setiap tahapan," tegas Neni.
Menurutnya, proyek tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses air bersih yang semakin meningkat.
Selain membahas penyediaan air bersih, Pemkot juga memberi perhatian serius terhadap pengelolaan kawasan nelayan di Loktuan.
Kawasan itu telah dibangun secara bertahap sejak 2019 hingga 2020, kemudian kembali dilanjutkan pada 2024. Kini proyek tersebut memasuki tahapan penting berupa penetapan pengelola resmi agar seluruh fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Pemkot berharap keberadaan kawasan tersebut tidak hanya menjadi aset daerah, tetapi juga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
"Pengelolaan kawasan nelayan di Loktuan juga harus segera ditetapkan agar aset yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dirawat secara berkelanjutan," ujar Neni.
Dia memastikan koordinasi lintas perangkat daerah akan terus diperkuat, termasuk pelaporan berkala kepada pemerintah pusat dan seluruh pihak terkait. (*)
