KEBAKARAN hutan dan lahan alias Karhutla menjadi perhatian Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) di tengah kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung hingga akhir Oktober, bahkan berpotensi berlanjut sampai November 2026. Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri memimpin rapat koordinasi untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan sekaligus mengantisipasi dampaknya terhadap pertanian, Rabu (26/8/2026).
Rapat berlangsung di Command Center Diskominfo Kabupaten Kukar dan diikuti unsur Forkopimda, Sekda Kukar Sunggono, kepala perangkat daerah, camat, Kapolsek, Danramil, serta stakeholder terkait, baik secara langsung maupun daring.
Aulia mengatakan rakor menghasilkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang.
Untuk tahap awal, pemerintah daerah akan memperkuat pos terpadu mulai dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. Kebutuhan mendesak petugas di lapangan juga menjadi perhatian, terutama logistik dan kebutuhan operasional lainnya.
“Untuk jangka pendek, kita akan membantu pos terpadu mulai dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. Selain itu, kita juga akan memenuhi kebutuhan mendesak teman-teman di lapangan, seperti logistik dan kebutuhan lainnya,” ujar Aulia.
Bupati juga memberikan apresiasi kepada petugas dan relawan yang berjibaku memadamkan api. Menurut dia, dukungan lintas sektor diperlukan agar penanganan kebakaran berjalan efektif.
Aulia menyebut setiap penanganan api di lapangan akan dipublikasikan melalui media sosial sebagai bentuk penghargaan kepada petugas yang bekerja di lapangan.
“Kita sudah sepakati setiap penanganan api di lapangan akan kita publikasikan melalui media sosial sebagai bentuk penghargaan kepada teman-teman yang sudah bekerja di lapangan. Kami juga meminta dukungan teman-teman media untuk memberitakan hal-hal positif ini,” katanya.
Terkait kondisi karhutla Kukar, Aulia mengatakan citra satelit masih menunjukkan sejumlah titik aktif. Namun, hasil laporan dan monitoring dari kecamatan menunjukkan titik yang benar-benar membutuhkan penanganan diperkirakan tidak lebih dari 50 titik.
Pemkab Kukar kemudian memetakan sumber daya yang tersedia untuk memperkuat operasi pemadaman. Pemerintah daerah juga menggandeng badan usaha setempat yang memiliki unit pemadam kebakaran, termasuk dari sektor perkebunan dan pertambangan.
Langkah tersebut diarahkan agar sumber daya yang tersedia dapat bergerak lebih cepat ketika membutuhkan penanganan di lapangan.
Untuk mendukung operasional, Pemkab Kukar menyiapkan kebutuhan logistik dan bahan bakar minyak (BBM) melalui BPBD. Dukungan BBM juga diberikan kepada jajaran pemadam kebakaran.
“Anggarannya masih kita hitung. Yang pasti kita persiapkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman di lapangan,” jelas Aulia.
Pemkab Kukar juga memastikan dukungan pembiayaan penanganan karhutla tidak menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT).
Aulia menjelaskan, kondisi kebakaran saat ini belum ditetapkan atau dideklarasikan sebagai bencana. Karena itu, pembiayaan dilakukan melalui dukungan operasional yang telah dikoordinasikan bersama BPKAD.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan petugas tetap dapat dipenuhi selama operasi penanganan berlangsung.
Rakor tidak hanya membahas karhutla Kukar. Dampak kekeringan terhadap sektor pertanian juga menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya persoalan pengairan lahan.
Pemkab Kukar telah menjalankan sejumlah langkah antisipasi agar kekurangan air tidak berujung pada gagal panen.
Aulia mengatakan dirinya dijadwalkan menuju Sungai Payang untuk melihat langsung penanganan pengairan sekaligus menyerahkan bantuan combine harvester.
“Sore ini kita ke Sungai Payang untuk melihat langsung penanganannya. Kita akan membagikan combine harvester sekaligus melihat penanganan pengairan yang sudah kita rencanakan,” ujarnya.
Menurut Aulia, pengairan telah direncanakan dan dieksekusi di sejumlah titik. Pemerintah berharap langkah tersebut mampu menjaga lahan pertanian dari risiko gagal panen akibat kekurangan air.
“Harapan kita, insyaallah tidak ada gagal panen akibat persoalan pengairan,” katanya.
Kondisi kemarau panjang turut menjadi perhatian Pemkab Kukar. Berdasarkan informasi BPBD, musim kering diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Oktober dan berpotensi berlanjut sampai November.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk melaksanakan Salat Istisqa sebagai ikhtiar bersama memohon turunnya hujan.
Situasi kemarau membuat penanganan kebakaran lahan dan perlindungan sektor pertanian harus berjalan beriringan. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menyiapkan langkah untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian.
Aulia menegaskan sinergi Forkopimda, perangkat daerah, serta stakeholder menjadi kunci menghadapi kondisi kemarau dan karhutla Kukar.
Dia menyebut seluruh unsur Forkopimda telah menunjukkan soliditas dalam penanganan kondisi tersebut, mulai dari pemerintah daerah, kejaksaan, kepolisian, TNI, pengadilan hingga DPRD. (*)
