Pranala.co, BONTANG — Warga tujuh RT di Dusun Sidrap, Kecamatan Teluk Pandan, hidup dalam ketidakpastian. Secara administratif, mereka masuk wilayah Kutai Timur (Kutim). Namun, nyaris semua kebutuhan sehari-hari bergantung pada Kota Bontang.
Sudah puluhan tahun kondisi ini berlangsung. Namun, hingga kini belum ada kejelasan soal nasib mereka.
“Kalau mau jujur, kami ini seperti tamu di rumah sendiri. Diakui Kutim, tapi tidak dilayani,” ujar Sriyanto, warga RT 21, Jumat (1/8/2025).
Sriyanto tinggal di Sidrap sejak 1993. Menurutnya, hampir semua aktivitas keluarga — mulai dari sekolah hingga berobat — dilakukan di Bontang.
“Kalau anak sakit mendadak, masa kami harus ke Teluk Pandan? Bisa setengah jam lebih. Siapa yang mau antar?” katanya lirih.
Kondisi serupa dialami warga lainnya. Suyono dari RT 22 mengatakan, warga tidak mempersoalkan soal status wilayah. Yang penting, mereka bisa hidup nyaman dengan akses pelayanan publik yang layak.
“Kami tidak cari menang. Kami hanya ingin hidup normal. Sekolah dekat, berobat gampang, bikin KTP tidak harus jauh,” ujarnya.
Sayangnya, hingga kini fasilitas dari Kutim masih minim. Sekolah dan puskesmas terdekat berada di Teluk Pandan, dengan jarak sekitar 30 menit. Fasilitas baru nyaris tidak ada. Warga masih mengandalkan fasilitas lama warisan Bontang sebelum pemekaran wilayah.
“Kalau Kutim bilang ini wilayahnya, ya tolong buktikan. Jangan cuma klaim di atas kertas,” kata De, warga RT 24.
Warga mengaku kerap menjadi sasaran perhatian saat momen politik. Tapi begitu pemilu usai, semua kembali sepi.
“Sudah tak terhitung berapa kali kami diminta tanda tangan soal pilihan ikut wilayah mana. Tapi ya itu, habis itu hilang semua,” ucap Sriyanto.
Permasalahan batas wilayah antara Bontang dan Kutim, khususnya di Sidrap, sudah seperti benang kusut. Tarik ulur tak berujung. Sementara warga terus menunggu kepastian.
“Kalau nanti Sidrap memang ditetapkan masuk Kutim, ya kami minta satu saja: pelayanan dipermudah. Jangan sampai kami ditinggalkan lagi,” harap Suyono.
Warga Sidrap kini berharap pada langkah Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud. Rencananya, ia akan meninjau langsung kondisi di tujuh RT yang masuk wilayah sengketa.
Warga berharap kunjungan ini bukan sekadar seremoni. Tapi bisa menjadi awal dari penyelesaian nyata yang mereka nantikan selama puluhan tahun. (FR)
