Pranala.co, SAMARINDA — Ada yang janggal dalam pengelolaan fiskal Kalimantan Timur (Kaltim) tahun ini. Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalir deras. Penyalurannya sudah menembus Rp30,7 triliun atau 72,65 persen dari pagu. Namun, di sisi lain, belanja daerah justru terseok-seok. Hingga akhir September 2025, realisasinya mentok di angka 46,02 persen.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Kaltim, Edih Mulyadi, tak menutupinya. Ia menyebut perlunya percepatan. Sudah mendesak.
“Perlu adanya percepatan penyerapan anggaran di pemerintah daerah,” tegas Edih, Senin (17/11/2025).
Kontradiksi fiskal kian terasa ketika pendapatan negara regional justru merosot. Penurunannya mencapai 16,24 persen secara tahunan (yoy), hanya tercapai Rp16,32 triliun dari target Rp35,73 triliun.
Penerimaan perpajakan pun tidak lebih menggembirakan. Terjadi kontraksi 17,36 persen. Pajak dalam negeri—yang selama ini menjadi penopang utama—bahkan terjun hingga 22,22 persen.
Namun di saat pendapatan melemah, belanja negara di Kaltim justru menguat. Tumbuh 13,80 persen, menembus Rp44,42 triliun atau 68,18 persen dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat ikut terdongkrak 12,77 persen menjadi Rp13,72 triliun, terutama berkat akselerasi belanja modal yang melesat 13,62 persen.
Di tengah turbulensi fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru tampil sebagai penyelamat. Pertumbuhannya mengesankan: naik 28,25 persen yoy menjadi Rp9,37 triliun.
Kenaikan ini ditopang pemberlakuan opsen pajak dari BBNKB, PKB, dan PBJT. Pajak daerah mendominasi 71,48 persen PAD, diikuti retribusi yang berkontribusi 15,91 persen.
Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) mencatatkan kinerja gemilang. Realisasinya naik 13,75 persen mencapai Rp24,09 triliun. DBH kini menyumbang 78,48 persen dari total TKD. Sebaliknya, Dana Alokasi Umum (DAU) justru terkontraksi 10,60 persen menjadi Rp4,24 triliun.
Meski demikian, proyeksi TKD tahun anggaran 2026 tidak terlalu cerah. Diprediksi turun 41,4 persen. DBH bahkan diproyeksi amblas 73 persen.
Secara tahunan, belanja daerah memang tumbuh 9,14 persen menjadi Rp34,62 triliun. Bahkan Belanja Tidak Terduga melonjak 385,76 persen menjadi Rp67 miliar. Belanja Transfer dan Bantuan Keuangan juga naik signifikan 24,99 persen menjadi Rp2,93 triliun.
Namun, ketika angka-angka terlihat impresif, sektor-sektor prioritas justru mengalami penyusutan.
Anggaran pengentasan kemiskinan ekstrem merosot tajam. Turun 82,83 persen, dari Rp258,16 miliar menjadi hanya Rp44,32 miliar pada 2025. Meski turun drastis, angka kemiskinan Kaltim tetap menunjukkan perbaikan. Dari 5,78 persen menjadi 5,17 persen.
Dana Desa melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih menjadi instrumen kunci dengan alokasi Rp95,17 miliar untuk tahun 2025.
Bidang pendidikan pun terkena imbas efisiensi. Meski serapan anggaran meningkat 89,22 persen, pagu justru dipangkas 32,63 persen menjadi Rp1,95 triliun.
Alokasi terbesar datang dari Kementerian Agama untuk pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi madrasah serta sekolah, mencapai Rp77,19 miliar. Pemerintah pusat melalui TKD menambah DAK Fisik Pendidikan Rp58,2 miliar dan DAU pendidikan Rp496,9 miliar.
Ketahanan pangan menghadapi nasib serupa. Anggarannya terkontraksi 64,04 persen menjadi Rp183,32 miliar. Namun indeks ketahanan pangan Kaltim justru meningkat dari 77,57 menjadi 80,82 pada 2025.
Fokus penguatan sektor pangan tahun ini mengarah ke Kementerian Pertanian. Anggarannya sebesar Rp233,23 miliar dialokasikan untuk optimasi lahan dan pencetakan sawah. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
