Pranala.co, BONTANG — Deru pembangunan terus mengubah wajah Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi semakin modern. Jalan-jalan mulus, kawasan baru tumbuh, dan fasilitas publik terus diperbarui. Namun, di sudut lain kota, waktu seolah berjalan lebih lambat. Kampung Timur, RT 01 Kelurahan Kanaan, masih bergelut dengan jalan tanah yang berlumpur saat hujan dan berdebu ketika kemarau.
Kondisi itu bukan cerita baru. Sudah puluhan tahun warga Kampung Timur menjalani keseharian di atas jalan tanah liat yang berlubang dan licin. Hingga awal 2026, akses utama permukiman tersebut belum juga tersentuh semenisasi permanen oleh Pemerintah Kota Bontang.
Ketua RT 01 Kampung Timur, Rismanto Patattan, menyebut wilayahnya sebagai salah satu kawasan dengan kondisi infrastruktur paling tertinggal di Kota Taman. Baginya, persoalan jalan bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan menyangkut keselamatan dan kesehatan warga.
“Kalau hujan pasti becek, kalau panas debunya masuk ke rumah. Hampir setiap waktu ada warga yang jatuh karena jalan licin. Foto-fotonya sering masuk ke grup RT,” ujar Rismanto saat menerima kunjungan Komisi C DPRD Bontang dalam inspeksi mendadak, Selasa (3/2/2026).
Persoalan Kampung Timur tidak berhenti pada kondisi jalan. Kawasan ini juga belum dilengkapi sistem drainase. Saat hujan turun, air menggenangi badan jalan dan bercampur dengan aliran dari perbukitan di atas permukiman. Akibatnya, jalan cepat rusak dan terus terkikis.
Selama ini, warga hanya bisa mengandalkan gotong royong. Jalan ditimbun secara swadaya dengan material seadanya. Namun upaya itu bersifat sementara dan kerap terkendala keterbatasan bahan.
“Warga sudah sering mengeluh. Mereka titip pesan agar keluhan ini bisa benar-benar sampai ke pemerintah,” katanya.
Jalan utama Kampung Timur memiliki panjang sekitar 800 meter dengan lebar 10 meter. Perbaikan terakhir dilakukan pada 2024 melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-120 oleh Kodim 0908/Bontang. Meski membantu, perbaikan tersebut dinilai belum menjawab kebutuhan mendasar warga.
“Kalau memang belum bisa disemen seluruhnya, minimal drainasenya dulu dibuat. Supaya air tidak masuk ke jalan dan tanahnya tidak terus tergerus,” tegas Rismanto.
Kondisi ini turut menjadi perhatian Komisi C DPRD Bontang. Ketua Komisi C, Alfin Rausan Fikry, menilai ketertinggalan infrastruktur di Kampung Timur bertolak belakang dengan semangat pemerataan pembangunan kota.
“Kita ini sudah 2026. Tapi begitu masuk Kampung Timur, rasanya seperti kembali ke tahun 70 atau 80-an. Jalannya masih tanah, sementara di tempat lain sudah berulang kali diperbaiki,” ujarnya.
Menurut Alfin, Kampung Timur telah berdiri lebih dari tiga dekade. Dengan usia permukiman tersebut, alasan keterbatasan anggaran seharusnya tidak menjadi pembenaran untuk terus menunda pembangunan infrastruktur dasar.
“Kalau belum bisa maksimal, setidaknya akses jalan dan drainasenya dibenahi dulu. Keluhan ini bukan baru sekali disampaikan,” katanya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi C DPRD Bontang, Sem Nalpa Mario. Ia menyebut Kampung Timur dihuni sekitar 67 kepala keluarga, jumlah yang dinilai layak menjadi prioritas pembangunan.
“Minimal badan jalannya bisa dirampungkan bertahap. Tahun ini sebagian, lalu dilanjutkan tahun 2027. Yang penting sudah mulai disentuh,” ujarnya.
Sem Nalpa menegaskan, pembangunan infrastruktur di wilayah Bontang Barat masih belum merata. Padahal, pemerataan pembangunan menjadi kunci meningkatkan kualitas hidup warga dan mencegah kesenjangan antarwilayah.
“Harapannya, di APBD Perubahan 2026 nanti pembangunan jalan Kampung Timur bisa masuk. Warga Bontang Barat juga berhak merasakan pembangunan yang adil seperti wilayah lainnya,” harap Anggota Komisi C DPRD Bontang, Sem Nalpa Mario. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
