Pranala.co, BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang kembali menegaskan komitmennya: tak boleh ada satu pun warga yang tertinggal dari jaminan layanan kesehatan. Pesan itu disampaikan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dalam Forum Konsultasi Publik Dinas Kesehatan yang digelar pekan ini.
Forum yang dihadiri berbagai unsur masyarakat, tenaga kesehatan, dan organisasi sosial ini menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi warga. Tujuannya mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif, adil, dan berkualitas di Kota Taman.
Dalam paparannya, Neni menegaskan target utama Pemkot tahun ini: Universal Health Coverage (UHC) 100 persen. Saat ini, sekitar 94 persen warga Bontang sudah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan.
Namun, masih ada sekitar 6 persen warga yang belum aktif—sebagian besar karena berhenti bekerja atau tidak mampu membayar iuran mandiri.
“Pemerintah menargetkan seluruh masyarakat Bontang menjadi peserta aktif BPJS. Kami akan mengalokasikan dana dari APBD dan berkoordinasi dengan provinsi untuk membantu sekira 11 ribu warga yang belum terdaftar,” ujar Neni.
Langkah ini, kata dia, adalah wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan setiap warga memiliki akses terhadap layanan kesehatan tanpa terbebani biaya.
Selain soal BPJS, forum juga membahas isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari: keamanan air minum isi ulang.
Data Dinas Kesehatan mencatat, dari sekira 100 depo air minum yang beroperasi di Bontang, baru 16 depo yang memiliki izin resmi. Banyak pelaku usaha mengeluh biaya uji laboratorium yang mahal.
Menjawab keluhan itu, Pemkot Bontang berinovasi lewat sistem uji laboratorium digital berbasis barcode melalui Labkesda.
“Sistem ini akan memudahkan publik mengakses hasil uji lab. Hanya depo dengan hasil baik yang ditampilkan. Ini solusi adil—tidak memberatkan usaha kecil, tapi tetap menjaga kesehatan masyarakat,” jelas Wali Kota.
Beragam isu lain juga mengemuka. Mulai dari edukasi pencegahan DBD, pengelolaan limbah dapur program SPPG, hingga penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Semua masukan itu dicatat dan akan ditindaklanjuti lintas perangkat daerah. Forum ditutup dengan penandatanganan berita acara bersama, sebagai simbol komitmen nyata pemerintah dan masyarakat.
“Prinsipnya, kami tidak ingin hanya mendengar, tapi juga bekerja. Setiap masukan hari ini akan menjadi dasar kami memperbaiki layanan kesehatan di Bontang,” tegas Neni.
Dengan pendekatan partisipatif ini, Pemkot Bontang berharap visi kesehatan untuk semua bukan sekadar slogan, tapi benar-benar terwujud di setiap rumah warga. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
