PEMERINTAH Kota Bontang memastikan layanan kesehatan tetap diberikan kepada warga meski kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tidak aktif. Kebijakan ini diambil menyusul perubahan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh pemerintah pusat.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan warga cukup menunjukkan KTP Bontang untuk mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas yang ada. Kebijakan ini berlaku sebagai langkah antisipasi agar tidak ada warga yang tertolak.
“Yang penting warga Bontang dan memiliki KTP, tetap harus dilayani. Jangan sampai ada yang ditolak hanya karena administrasi,” ujar Neni, Senin (20/4/2026).
Kebijakan ini muncul setelah pemerintah pusat memangkas peserta PBI BPJS Kesehatan hanya untuk kelompok desil 1 hingga 5. Sementara kelompok desil 6 hingga 10, yang tergolong rentan, tidak lagi masuk dalam cakupan bantuan iuran.
Menurut Neni, kelompok ini berada dalam posisi rawan karena tidak tergolong miskin, namun berisiko jatuh miskin ketika menghadapi kebutuhan mendesak seperti kesehatan atau pendidikan.
“Kelompok ini bukan miskin, tapi rentan. Saat sakit atau ada kebutuhan mendesak, mereka bisa langsung terdampak secara ekonomi,” katanya.
Saat ini, Pemkot Bontang masih menunggu data resmi jumlah warga yang terdampak kebijakan tersebut. Namun, pemerintah memastikan pelayanan tetap berjalan sambil menyiapkan skema pembiayaan daerah.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkot akan mengalokasikan anggaran melalui APBD. Hingga kini, dana sekitar Rp24 miliar telah digunakan untuk menanggung iuran BPJS bagi sekitar 56 ribu warga, dan meningkat menjadi 62 ribu peserta.
Jumlah itu diperkirakan bertambah seiring adanya penghapusan peserta PBI dari kebijakan pusat, termasuk potensi tambahan sekitar 2.000 warga baru yang membutuhkan jaminan kesehatan.
Di sisi lain, Pemkot juga mendorong peran sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Skema ini dinilai efektif untuk membantu menanggung iuran BPJS bagi warga terdampak.
“Kalau satu perusahaan menanggung 100 orang, hanya sekitar Rp40 juta setahun. Dampaknya besar bagi masyarakat,” ujar Neni. [FR]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
