PEMERINTAH pusat memastikan tidak lagi menanggung 2.753 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Bontang mulai 2026. Kebijakan ini membuat beban pembiayaan jaminan kesehatan beralih ke pemerintah daerah.
Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Bontang, Bahtiar Mabe, mengatakan koordinasi sudah dilakukan dengan BPJS Kesehatan, tim anggaran, wali kota, dan sekretaris daerah. Rapat itu membahas skema pembiayaan agar layanan tetap berjalan.
“Anggaran 2025 sebenarnya sudah disusun sejak awal. Ketika ada tambahan peserta, tentu perlu penyesuaian lagi,” kata Bahtiar.
Bahtiar menegaskan, meski dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial, ribuan peserta tersebut tetap menjadi tanggung jawab daerah. Pemkot Bontang, kata dia, tetap wajib menjamin akses layanan kesehatan warga.
“Kita tetap harus melayani mereka,” ujarnya.
Namun, kemampuan anggaran menjadi kendala utama. Alokasi yang tersedia berisiko tidak cukup hingga akhir tahun jika harus menanggung tambahan peserta.
Pemkot Bontang menyiapkan dua opsi pembiayaan. Pertama, mengusulkan penambahan anggaran melalui APBD Perubahan. Kedua, menggandeng perusahaan melalui skema pembiayaan bersama.
Dalam skema itu, iuran BPJS sebesar Rp35.000 per orang dibagi antara pemerintah dan perusahaan. Misalnya Rp20.000 ditanggung pemkot dan Rp15.000 oleh perusahaan.
“Kami akan ajukan ke perusahaan di Bontang. Harapannya ada kolaborasi karena mereka juga beroperasi di sini,” jelas Bahtiar.
Menurut Bahtiar, pola kerja sama serupa sudah diterapkan di Kutai Kartanegara. Karena itu, peluang kolaborasi dinilai masih terbuka.
Namun hingga kini, skema tersebut masih dalam tahap penjajakan. Keputusan akhir bergantung pada kesediaan perusahaan.
“Kalau perusahaan bersedia, tentu sangat membantu. Kalau tidak, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” katanya.
Saat ini, anggaran PBI yang disiapkan Pemkot Bontang sekitar Rp24 miliar per tahun. Sementara kebutuhan riil diperkirakan mencapai Rp25 miliar.
Artinya, masih ada selisih lebih dari Rp1 miliar yang harus ditutup. Pemkot kemungkinan akan mengejar kekurangan itu lewat APBD Perubahan.
“Kekurangan ini yang akan kami upayakan untuk ditutup,” tutup Bahtiar. [FR]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
