ISU tunggakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau insentif guru honorer selama empat bulan yang ramai beredar di media sosial mendapat klarifikasi dari Forum Guru Honorer Kutai Timur (Kutim).
Forum menegaskan, pembayaran insentif bagi guru honorer jenjang SD dan SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim tetap berjalan normal. Mereka meminta masyarakat tidak menggeneralisasi persoalan yang dialami satu orang sebagai kondisi seluruh guru honorer.
Ketua Forum Guru Honorer Kutim, Rachmat, mengatakan informasi yang beredar di media sosial tidak menggambarkan situasi sebenarnya.
“Untuk SD dan SMP yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kutim, insentifnya aman dan alhamdulillah dibayar secara teratur setiap bulan. Memang kemarin sempat ada keterlambatan, tetapi hal itu sudah langsung diurus dan diselesaikan,” kata Rachmat di Sangatta, Sabtu (11/7/2026).
Rachmat menjelaskan, apabila informasi yang beredar berkaitan dengan guru SMA, maka pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), bukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim).
Karena itu, menurutnya, publik perlu memahami perbedaan kewenangan agar tidak muncul kesalahpahaman yang berujung pada informasi yang menyesatkan.
Rachmat mengungkapkan, informasi yang kemudian ramai dibicarakan berasal dari keluhan seorang oknum guru yang disebut sudah tidak lagi aktif mengajar di sekolah.
Persoalan tersebut diduga berkaitan dengan kendala internal dalam proses Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga tidak berkaitan dengan pembayaran insentif guru honorer secara umum.
Ia menambahkan, pihaknya telah mengarahkan yang bersangkutan untuk menyampaikan persoalannya langsung kepada Disdikbud Kutim agar dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku. Hingga kini proses penyelesaiannya masih berjalan.
Forum Guru Honorer Kutim juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menyikapi informasi yang beredar di media sosial.
Rachmat berharap persoalan yang bersifat pribadi tidak berkembang menjadi opini yang seolah-olah mewakili kondisi seluruh tenaga honorer di Kutai Timur.
“Jangan sampai ada oknum yang mengatasnamakan seluruh tenaga honorer, lalu guru-guru honorer lain yang sedang bekerja dengan baik malah ikut terkena imbas negatifnya. Itu yang sebenarnya kami jaga,” ujarnya.
Ia berharap persoalan yang masih berlangsung dapat segera diselesaikan agar tidak memunculkan polemik baru.
“Harapan kami segera ditangani. Jangan sampai ada korban lagi,” tutupnya. (*)
