pranala.co – Anggota DPRD Bontang Abdul Malik menilai langkah pemerintah untuk melakukan pengadaan mobil dinas baru, sebagai langkah keliru di tengah krisis yang terjadi di masyarakat pasca-kenaikan harga BBM.
Diketahui melalui kabar yang santer beredar, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,5 miliar untuk pengadaan kendaraan mobil dinas kepala daerah dan wakilnya.
Sebagai basis kader partai oposisi pemerintah, Abdul Malik sebagai dewan dari PKS menyebut pemerintah tidak memiliki ‘sense of crisis’ dengan keadaan masyarakat yang kelimpungan dengan harga bahan pokok yang meroket.
“Pemerintah ini kehilangan rasa krisis ditengah kesulitan masyarakat,” ujar dia.
Dia bilang, ada baiknya pemerintah mencarikan solusi bagi warga untuk menambah jumlah bantalan sosial alias BLT. Meski sejauh ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13 miliar.
“Jumlahnya harus ditambah, karena semua masyarakat ini merasakan dampak dari kenaikan BBM,” ujarnya.
Ia mengaku, pengadaan mobil dinas tersebut sudah dibahas secara matang oleh pemerintah. Jauh sebelum kenaikan harga BBM.
Namun dengan situasi saat ini, seharusnya ada re-alokasi anggaran secara tepat guna mengurangi beban masyarakat Bontang.
“Kalau ditinjau ulang kan gak ada salahnya. Biar anggaran daerah ini bisa lebih tepat sasaran,” sebutnya. (*)
Discussion about this post