DEWAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah alias DPRD Samarinda menyoroti kinerja manajemen Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga Samarinda (VNS) setelah kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai belum optimal dalam laporan terbaru tahun 2025.
Evaluasi ini mengemuka usai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), yang menunjukkan setoran PAD dari Varia Niaga baru mencapai Rp500 juta. Angka tersebut dianggap masih jauh dari harapan legislatif, mengingat posisi perusahaan sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang diandalkan menopang pendapatan kota.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa Varia Niaga seharusnya mampu memberikan kontribusi lebih besar. Ia menyebut capaian saat ini belum mencerminkan potensi usaha yang dimiliki perusahaan daerah tersebut.
“Dalam laporan terakhir, kontribusinya Rp500 juta. Ini masih sangat jauh dari ekspektasi kami, karena seharusnya bisa lebih besar,” ujar Rohim.
DPRD Samarinda kemudian melakukan penelusuran terhadap sejumlah unit usaha yang dikelola Varia Niaga, termasuk sektor parkir yang terintegrasi dengan fasilitas kafe dan olahraga air jetski. Dari hasil tinjauan, ditemukan bahwa sebagian unit usaha tersebut tidak dikelola langsung oleh perusahaan, melainkan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Kondisi ini berdampak pada skema pendapatan yang diterima. Varia Niaga disebut hanya memperoleh bagi hasil sekitar 10 persen dari keuntungan bersih yang dihasilkan pihak swasta. Menurut Rohim, angka tersebut terlalu kecil dan berpengaruh pada rendahnya kontribusi terhadap PAD.
“Awalnya kami kira dikelola penuh oleh Varia Niaga, sehingga potensi keuntungannya besar. Tapi ternyata dikerjasamakan, dan bagi hasilnya hanya sekitar 10 persen. Ini menjadi catatan serius dari sisi manajemen,” jelasnya.
Dia menilai pola kerja sama tersebut berpotensi memangkas margin keuntungan yang seharusnya dapat dimaksimalkan jika dikelola secara mandiri. Model bisnis seperti ini disebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kontribusi perusahaan terhadap PAD belum optimal.
Sebagai tindak lanjut, Pansus LKPJ DPRD Samarinda berencana memanggil jajaran manajemen Varia Niaga untuk meminta klarifikasi. DPRD ingin memperoleh penjelasan terkait dasar pengambilan kebijakan kerja sama dengan pihak ketiga serta strategi peningkatan kinerja ke depan.
“Masih akan kami agendakan pemanggilan untuk klarifikasi. Kami ingin mendengar langsung alasan manajemen. Secara prinsip, kami berharap pengelolaan bisa lebih optimal agar setoran PAD meningkat,” kata Rohim.
DPRD Samarinda menegaskan, evaluasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran badan usaha milik daerah dalam mendukung keuangan daerah. Ke depan, optimalisasi pengelolaan usaha dinilai krusial agar potensi pendapatan dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan. [TIA]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
