BAGI masyarakat perkotaan, mengurus kartu tanda penduduk atau kartu keluarga mungkin hanya perkara meluangkan waktu beberapa jam. Namun, cerita ini menjadi sangat berbeda bagi warga yang tinggal di permukiman terapung Malahing, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim).
Jarak, deburan ombak, hingga ongkos transportasi laut kerap menjadi tembok tinggi yang memisahkan mereka dari hak dasar sebagai warga negara. Selama bertahun-tahun, urusan administrasi seringkali terabaikan bukan karena tak mau, melainkan karena akses yang menguras dompet dan tenaga.
Pemandangan berbeda terlihat Kamis (18/6/2026). Layanan adminduk Bontang hadir langsung di tengah-tengah pemukiman di atas air tersebut. Kolaborasi antara Disdukcapil Bontang dan Disdukcapil Kaltim ini seketika mengubah wajah pesisir menjadi ruang pelayanan publik yang hangat.
Lurah Tanjung Laut Indah, Elis Biantoro, tidak bisa menyembunyikan rasa syukurnya melihat antusiasme warga. Menurutnya, program jemput bola ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir untuk semua lapisan masyarakat, bahkan di sudut pesisir yang paling sulit dijangkau sekalipun.
”Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar dan sesuai harapan. Ini sangat membantu warga kami di Malahing yang selama ini terkendala akses,” ujar Elis, Sabtu (20/6/2026).
Malahing memang memiliki karakteristik geografis yang unik sekaligus menantang. Untuk sekadar sampai ke Pelabuhan Tanjung Laut di daratan Bontang, warga harus bertaruh waktu melintasi laut selama 15 hingga 30 menit menggunakan perahu.
”Masalah utamanya itu jarak dan biaya. Jadi ketika layanan datang langsung ke sini, tentu sangat meringankan beban ekonomi warga,” jelas Elis menambahkan.
Kehadiran para petugas di perkampungan terapung ini langsung dimanfaatkan puluhan warga RT 30 Malahing. Sebanyak 32 orang tercatat berhasil membawa pulang dokumen kependudukan yang valid hari itu juga.
Petugas memproses perubahan Kartu Keluarga (KK) untuk 19 orang, mencetak Kartu Identitas Anak (KIA) bagi 6 anak, menerbitkan 4 akta kelahiran, serta melakukan perekaman dan pencetakan KTP elektronik untuk 3 warga setempat.
Gerakan ini bukan sekadar urusan membagikan blangko atau mencetak lembaran kertas. Dokumen kependudukan ini merupakan kunci utama bagi warga pesisir untuk menyambung hidup dan mengakses hak-hak mereka yang lain.
”Layanan ini penting karena dokumen kependudukan menjadi dasar berbagai urusan, mulai dari pendidikan anak-anak mereka, jaminan kesehatan, hingga akses bantuan sosial dari pemerintah,” kata Elis menegaskan.
Selain mempermudah urusan, kedatangan tim Disdukcapil juga dimanfaatkan sebagai ruang edukasi. Petugas perlahan-lahan memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat mengenai pentingnya tertib administrasi sejak dini.
Banyak warga yang sebelumnya memilih menunda mengurus dokumen karena merasa tidak memiliki waktu dan biaya operasional untuk menyeberang ke kota. Padahal, keakuratan data kependudukan dari wilayah pinggiran seperti Malahing sangat menentukan arah kebijakan pembangunan serta ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah.
Melalui sistem jemput bola ini, pemerintah daerah berupaya mengikis jarak fisik sekaligus menumbuhkan kesadaran baru di tengah masyarakat pesisir.
Elis berharap program menyisir wilayah perairan ini tidak menjadi proyek satu kali selesai. Ia menaruh harapan besar agar pelayanan jemput bola ini bisa bertransformasi menjadi agenda rutin yang terjadwal.
“Semoga ini bisa terus berlanjut. Karena manfaatnya benar-benar nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat bawah,” harap Elis. [FR]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
