ANGGARAN makan dan minum tamu sebesar Rp4,7 miliar di Kelurahan Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kutai Timur (Kutim), menjadi sorotan setelah muncul dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) LKPP. Nilai yang besar dalam satu pos belanja itu memicu pertanyaan publik soal peruntukannya.
Camat Sangatta Utara, Hasdiah buru-buru mengklarifikasi. Dia bilang angka tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk konsumsi. Ia menjelaskan, pos itu merupakan penggabungan dana rukun tetangga (RT) yang pada tahap awal belum diuraikan secara detail.
“Dana RT itu saat penganggaran belum bisa diuraikan sampai detail, sehingga dimasukkan dalam satu pos makan minum,” kata Hasdiah kepada Pranala.co, Minggu (3/5/2026).
Menurut dia, anggaran tersebut mencakup kebutuhan 56 RT di Teluk Lingga. Kegiatannya beragam, mulai dari rapat warga, gotong royong, hingga peringatan hari besar, yang dalam praktiknya memang membutuhkan konsumsi.
Namun, penyusunan secara global membuat seluruh kebutuhan itu tampak seolah-olah hanya untuk belanja makan dan minum. Di dalamnya, kata Hasdiah, terdapat komponen lain seperti sarana dan prasarana, infrastruktur lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat yang belum dipisahkan dalam dokumen awal.
“Kalau dilihat memang besar, tapi itu gabungan dari berbagai kebutuhan kegiatan RT,” ujarnya.
Besarnya angka dalam satu pos ini dinilai rentan menimbulkan persepsi keliru, terutama di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi anggaran daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, dokumen pengadaan yang terbuka melalui Sirup LKPP memang kerap menjadi rujukan awal masyarakat untuk mengawasi belanja pemerintah.
Merespons sorotan tersebut, pihak kecamatan melakukan penyesuaian dengan memecah kembali anggaran berdasarkan kegiatan masing-masing RT. Dengan perincian ini, alokasi disebut menjadi lebih jelas, rata-rata sekira Rp250 juta per RT.
“Sekarang sudah kami pecah per kegiatan, sehingga alokasi per RT bisa terlihat jelas,” kata Hasdiah.
Ia mengakui model penganggaran sebelumnya berpotensi menimbulkan salah tafsir. Ke depan, kecamatan berkomitmen menyusun anggaran secara lebih terperinci agar mudah dipahami dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat. [HAF]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
