POLICY BRIEF: Akses dan Pemanfaatan Layanan Publik secara Daring di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

KALIMANTAN Timur menghadapi tantangan dalam meningkatkan akses dan pemanfaatan layanan publik secara daring. Meski telah ada upaya digitalisasi, masih terdapat kesenjangan akses, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil dengan infrastruktur internet yang terbatas.

Literasi digital masyarakat juga menjadi kendala, khususnya bagi kelompok usia lanjut yang kurang familiar dengan teknologi. Dampaknya, masyarakat kesulitan mengakses layanan penting seperti administrasi kependudukan, perizinan, dan kesehatan digital.

Baca Juga

OPINI: Menyoal Menteri dari Kaltim

29 Okt 2024

Hal ini mengurangi efisiensi dan kepuasan pengguna terhadap layanan pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur digital, memberikan pelatihan literasi digital, serta mengembangkan layanan daring yang lebih inklusif dan mudah digunakan.

Langkah-langkah ini penting untuk meningkatkan inklusivitas dan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan publik berbasis internet di Kalimantan Timur.

Data Sekunder :

• Statistik Akses Internet di Kalimantan Timur: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir, hanya sekitar 60-70% wilayah Kalimantan Timur yang memiliki akses internet stabil, dengan daerah pedesaan dan terpencil memiliki cakupan yang lebih rendah.
• Literasi Digital Masyarakat: Data dari survei Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa tingkat literasi digital di Kalimantan Timur masih berada di bawah rata-rata nasional, terutama di kalangan masyarakat usia 50 tahun ke atas.

Baca Juga

Tiga Perkara Merusak Diri

26 Mei 2023

Hasil Survei:

• Survei yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 40% responden mengeluhkan sulitnya mengakses layanan publik daring, terutama layanan administrasi kependudukan dan perizinan.

Hasil Observasi :

• Observasi di wilayah pedesaan seperti Mahakam ulu, Kutai Barat dan Berau menunjukkan keterbatasan infrastruktur jaringan, di mana banyak desa hanya memiliki akses internet melalui jaringan seluler yang tidak stabil.
• Di wilayah perkotaan seperti Balikpapan dan Samarinda, akses terhadap layanan daring lebih baik, namun tantangan literasi digital tetap menjadi hambatan utama bagi kelompok usia lanjut

Hasil In-Dept Interview :

• Wawancara dengan aparatur pemerintah daerah mengungkapkan bahwa kurangnya pelatihan bagi pegawai dalam mengoperasikan sistem e-government menyebabkan proses pelayanan daring menjadi lambat dan kurang efisien.
• Masyarakat pengguna juga menyebutkan adanya kerumitan dalam penggunaan aplikasi layanan pemerintah, terutama bagi mereka yang kurang paham teknologi.

Hasil FGD :

• Dalam diskusi kelompok terarah yang melibatkan masyarakat dan stakeholder di bidang teknologi informasi, disepakati bahwa perlu adanya peningkatan edukasi literasi digital dan penyederhanaan antarmuka layanan daring agar lebih mudah digunakan

Analisis isi surat kabar Lokal dan Nasional :

• Analisis dari beberapa surat kabar lokal seperti Kaltim Post menunjukkan peningkatan keluhan masyarakat terhadap layanan e-government, terutama saat pandemi COVID-19 ketika penggunaan layanan daring meningkat drastis. Artikel dari Kaltim Post yang membahas tantangan dan inisiatif terkait layanan e-government di Kalimantan Timur :

1. “Kaltim Perlu Percepat Pembangunan Infrastruktur Digital”

Artikel ini membahas perlunya percepatan pembangunan infrastruktur digital di Kalimantan Timur untuk mendukung layanan e-government yang efektif.

1. “Masyarakat Keluhkan Akses Layanan Publik Daring yang Sulit”

Laporan mengenai keluhan masyarakat terhadap sulitnya mengakses layanan publik secara daring, terutama di wilayah pedesaan.

1. “Pemerintah Daerah Tingkatkan Literasi Digital untuk Optimalisasi E-Government”

Artikel ini menyoroti upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi digital masyarakat guna mendukung implementasi e-government.

1. “Keamanan Data dalam Layanan E-Government Masih Rentan”

Pembahasan mengenai kerentanan keamanan data dalam layanan e-government dan perlunya kebijakan keamanan siber yang lebih kuat.

1. “Integrasi Antar-Instansi Pemerintah Masih Lemah, Layanan Publik Terkendala”

Artikel yang mengulas tentang lemahnya integrasi antar-instansi pemerintah yang menghambat efisiensi layanan publik daring.

• Artikel dari media nasional juga menyoroti inisiatif pemerintah daerah Kalimantan Timur dalam mempercepat pembangunan infrastruktur digital, namun implementasinya belum merata di seluruh wilayah.

Artikel dari media nasional :

1. “Meski IKN Membawa Dampak Positif, Kaltim Harus Perkuat Tiga Aspek”

Artikel ini menyoroti perlunya penguatan infrastruktur digital dan literasi masyarakat di Kalimantan Timur untuk mendukung implementasi e-government seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara.  (KOMPAS)

1. “Seluk Beluk Penerapan Smart City di Indonesia, Tantangan dan Peluang”

Artikel ini membahas tantangan dan peluang dalam penerapan smart city di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur, yang relevan dengan implementasi e-government. (KOMPAS)

Dokumentasi Foto :

• Foto dokumentasi infrastruktur internet di desa-desa terpencil menunjukkan adanya kendala fisik seperti jarak yang jauh antar pemukiman, yang menyulitkan pembangunan jaringan internet kabel. (link 1 https://www.liputan6.com/regional/read/5738989/harapan-baru-di-pedalaman-kutai-barat-listrik-jalan-dan-internet-kini-sambangi-kampung-besiq?page=2 ) (link 2 https://kaltim.akurasi.id/pariwara/dorong-percepatan-akses-telekomunikasi-faisal-transformasi-digital-kunci-pengembangan-desa/ ) (link 3 https://kaltim.tribunnews.com/2023/10/23/pemprov-kaltim-sudah-bangun-245-internet-di-desa-terpencil-selama-3-tahun#google_vignette )
• Foto dari kegiatan pelatihan literasi digital yang diadakan di kutai Barat menunjukkan antusiasme masyarakat perkotaan. (Link https://insitekaltim.com/diskominfo-kaltim-gaungkan-literasi-digital-di-kutai-barat-210-peserta-hadir/ )

Isu strategis / Masalah utama :

• Akses dan Pemanfaatan Layanan Publik secara Daring : Tidak semua masyarakat bisa menikmati layanan publik berbasis internet karena keterbatasan infrastruktur dan literasi digital.

Dampak Masalah :

• Pelayanan Publik Kurang Efisien : Kurangnya integrasi sistem menyebabkan masyarakat mengalami kendala dalam mengakses berbagai layanan publik
• Rendahnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah : Akses yang terbatas dan sistem yang rumit mengurangi kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.
• Risiko Kebocoran dan Penyalahgunaan Data : Tanpa pengamanan yang kuat, data pribadi pengguna berpotensi bocor dan disalahgunakan.
• Ketimpangan Akses Layanan Publik : Masyarakat di daerah terpencil mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses layanan digital.

APA YANG MENYEBABKAN TERJADINYA MASALAH/ISU TERSEBUT?

Dukungan argumen dari buku/jurnal :

1. Infrastruktur Digital yang Belum Merata:

• Menurut Indrajit (2006) dalam bukunya Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital, kesenjangan infrastruktur merupakan salah satu tantangan utama dalam penerapan e-government di negara berkembang, termasuk Indonesia. Keterbatasan akses internet di wilayah pedesaan dan terpencil menghambat adopsi layanan digital oleh masyarakat.
• Studi oleh Azizah dan Nugroho (2021) yang diterbitkan dalam Journal of Public Administration menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki infrastruktur internet yang baik lebih cepat mengadopsi layanan e-government dibandingkan dengan wilayah dengan infrastruktur yang minim, seperti di Kalimantan Timur.

2. Kurangnya Literasi Digital:

• Dalam buku Digital Literacy: Tools and Methodologies for Information Society oleh Bawden dan Robinson (2015), dijelaskan bahwa literasi digital menjadi kunci keberhasilan implementasi teknologi informasi dalam layanan publik. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi digital rendah cenderung kesulitan menggunakan aplikasi e-government, terutama di kalangan lansia dan masyarakat pedesaan.
• Riset oleh Nasution (2022) dalam jurnal Indonesian Journal of Information Systems menunjukkan bahwa literasi digital yang rendah berkontribusi terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam layanan e-government di provinsi-provinsi di luar Jawa, termasuk Kalimantan Timur.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):

• Buku Human Resource Development in the Public Sector oleh D. McGuire dan K. Garavan (2017) menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM untuk keberhasilan implementasi e-government. Ketiadaan pelatihan yang memadai bagi pegawai pemerintah menyebabkan layanan digital menjadi kurang efektif.
• Studi oleh Setiawan dan Wijayanto (2020) dalam Journal of E-Government Studies mengidentifikasi bahwa rendahnya kompetensi digital pegawai pemerintah daerah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas layanan publik daring di Kalimantan Timur.

4. Integrasi Antar-Instansi yang Lemah:

• Menurut Heeks (2001) dalam bukunya Reinventing Government in the Information Age, integrasi antar-instansi pemerintah adalah elemen krusial dalam implementasi e-government yang sukses. Kurangnya koordinasi menyebabkan fragmentasi layanan yang menghambat aksesibilitas bagi masyarakat.
• Penelitian oleh Santoso (2019) dalam jurnal Public Policy and Administration menunjukkan bahwa lemahnya integrasi antar sistem layanan di berbagai instansi pemerintah daerah mengakibatkan ketidakefisienan dan membingungkan pengguna dalam mengakses layanan e-government.

5. Risiko Keamanan Data:

• Dalam buku Cybersecurity and Privacy in Digital Government oleh Janczewski dan Colarik (2008), dibahas bahwa kurangnya kebijakan keamanan siber yang kuat meningkatkan risiko serangan dan kebocoran data pada platform e-government. Hal ini membuat masyarakat enggan memanfaatkan layanan daring karena kekhawatiran atas keamanan data pribadi.

Artikel oleh Lestari et al. (2021) dalam Journal of Information Security menyoroti bahwa sistem e-government di Indonesia, khususnya di provinsi seperti Kalimantan Timur, masih rentan terhadap serangan siber karena kurangnya implementasi standar keamanan internasional.

Kebijakan existing dari pemerintah daerah :

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengatasi tantangan dalam akses dan pemanfaatan layanan publik secara daring. Berikut adalah beberapa inisiatif yang telah dilakukan:

• Peningkatan Infrastruktur Digital

Pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur internet di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, guna memastikan akses layanan publik yang merata.

• Pelatihan Literasi Digital

Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), pemerintah mengadakan program pelatihan literasi digital bagi masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan layanan digital.

• Implementasi Sistem Pemerintah berbasis elektronik

Pemerintah provinsi menerapkan SPBE untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik melalui integrasi sistem antarinstans

• Penguatan keamanan Siber.

Kebijakan terkait keamanan siber diperkuat untuk melindungi data dan informasi dalam layanan e-government, termasuk penerapan standar keamanan dan regulasi yang lebih ketat.

• Pengembangan layanan Publik digital yang Inklusif

Pemerintah berupaya mengembangkan layanan digital yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia dan warga di daerah terpencil.

Analisis Situasi atas masalah/isu  Akses dan Pemanfaatan Layanan Publik secara Daring di Kalimantan Timur

Situasi Terkini: Provinsi Kalimantan Timur, meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar dan menjadi lokasi strategis bagi Ibu Kota Nusantara (IKN), masih menghadapi kesenjangan dalam akses terhadap layanan publik secara daring. Pembangunan infrastruktur digital telah dilakukan oleh pemerintah daerah, namun kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan tetap signifikan. Berdasarkan data dari BPS dan laporan Diskominfo Kaltim, sekitar 30% wilayah di Kalimantan Timur, terutama di daerah terpencil seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu, masih memiliki keterbatasan akses internet yang stabil.

Keterkaitan dengan Kebijakan Daerah: Kebijakan pemerintah daerah yang mencakup percepatan pembangunan infrastruktur digital, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta pelatihan literasi digital, menunjukkan komitmen untuk mengatasi masalah akses dan pemanfaatan layanan daring. Namun, hasil observasi dan survei menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala berikut ini :

• Infrastruktur Digital yang Belum Merata : Layanan e-government sulit diterapkan di beberapa wilayah karena terbatasnya jaringan internet di daerah terpencil.
• Kurangnya Literasi Digital Masyarakat : Tidak semua warga memahami cara menggunakan layanan digital, terutama kelompok usia lanjut dan masyarakat pedesaan.
• Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) : Beberapa instansi pemerintah belum memiliki SDM yang kompeten untuk mengoperasikan sistem e-government.
• Integrasi Antar-Instansi yang Lemah : Banyak platform layanan publik tidak terhubung satu sama lain, menyebabkan ketidakefisienan dalam proses pelayanan.
• Keamanan Data yang Rentan : Belum optimalnya kebijakan terkait keamanan siber membuat layanan publik rentan terhadap serangan dan kebocoran data.

AGENDA KEBIJAKAN APA YANG HARUS DILAKUKAN

Kesimpulan Analisis: Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengarah pada upaya perbaikan akses dan pemanfaatan layanan publik secara daring. Namun, data dan fakta menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang direncanakan dengan implementasi di lapangan. Masalah-masalah seperti kesenjangan akses infrastruktur, rendahnya literasi digital, integrasi yang lemah antar-instansi, dan risiko keamanan data masih menjadi hambatan utama. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa isu akses dan pemanfaatan layanan publik daring di Kalimantan Timur merupakan masalah yang mendesak dan penting untuk dibidik dengan rekomendasi kebijakan yang lebih strategis dan terukur.

Rekomendasi yang diusulkan harus mencakup peningkatan infrastruktur di wilayah terpencil, program literasi digital yang lebih inklusif, integrasi sistem yang lebih kuat antar instansi pemerintah, serta penguatan regulasi keamanan siber untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik digital.

Isu strategis terkait akses dan pemanfaatan layanan publik daring di Kalimantan Timur menunjukkan adanya kesenjangan dalam infrastruktur digital, literasi masyarakat yang rendah, serta kelemahan dalam integrasi dan keamanan sistem. Rekomendasi kebijakan ini ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika serta instansi terkait, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelatihan literasi digital, dan memperkuat keamanan serta integrasi sistem layanan publik daring guna meningkatkan aksesibilitas dan kepuasan masyarakat.

Alternatif-alternatif kebijakan yang sudah pernah dilakukan pemda lain/negara lain yang pernah menghadapi permasalahan sejenis :

1. Program Desa Digital (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Indonesia):

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program Desa Digital, yang bertujuan untuk meningkatkan akses internet di wilayah pedesaan melalui pembangunan jaringan Wi-Fi gratis di desa-desa terpencil. Program ini juga melibatkan pelatihan literasi digital bagi warga desa, sehingga mereka lebih mudah memanfaatkan layanan e-government.

Relevansi : Program serupa dapat diadopsi di Kalimantan Timur untuk menjembatani kesenjangan akses internet di wilayah pedesaan dan terpencil seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

2. Sistem Integrasi Layanan Publik (Singapura – SingPass):

Singapura menerapkan SingPass, sebuah sistem yang mengintegrasikan seluruh layanan publik dalam satu platform daring. Dengan satu akun, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah, mulai dari perbankan hingga administrasi kependudukan. Sistem ini sangat memudahkan pengguna dan meningkatkan efisiensi layanan publik.

Relevansi: Kalimantan Timur bisa mempertimbangkan implementasi sistem integrasi layanan publik yang serupa, sehingga masyarakat hanya perlu satu platform untuk mengakses berbagai layanan e-government.

Agenda Kebijakan / Solusi Pemecahan Masalah

• Peningkatan Infrastruktur Digital

Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur internet di seluruh wilayah Indonesia agar akses layanan publik dapat merata.

• Pelatihan Literasi Digital untuk Masyarakat dan Aparat

Edukasi dan pelatihan perlu diberikan kepada masyarakat serta aparat pemerintah agar mereka lebih terbiasa menggunakan layanan digital.

• Peningkatan Kerja Sama Antar-Instansi

Dibutuhkan platform yang terintegrasi antara berbagai instansi pemerintah agar pelayanan publik menjadi lebih efisien.

• Penguatan Keamanan Siber

Pemerintah harus memperketat regulasi dan menerapkan kebijakan keamanan siber yang komprehensif.

• Pengembangan Layanan yang Inklusif dan Mudah Diakses

Layanan publik digital harus dirancang agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia dan warga di daerah terpencil. (*)

Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami