SAMARINDA, Pranala.co – Dinamika pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur (APBD Kaltim) tahun 2027 mulai menghangat. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Kaltim menegaskan komitmennya untuk memastikan arah kebijakan anggaran benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin, menyatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh anggota Fraksi PKB di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim agar mengawal ketat pembahasan APBD 2027. Fokus utama, kata dia, adalah memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
“APBD Kaltim tahun 2027 harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Itu komitmen yang tidak bisa ditawar,” ujarnya kepada wartawan di Samarinda, Selasa (7/4/2026).
Tak hanya sebatas imbauan, PKB bahkan mengeluarkan perintah tegas. Jika arah kebijakan APBD dinilai tidak berpihak kepada rakyat, pembahasan diminta untuk dihentikan.
Menurut Syafruddin, salah satu isu krusial adalah alokasi bantuan keuangan (Bankeu) untuk kabupaten dan kota. Skema ini selama ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kalau skemanya tidak pro rakyat, kami siap menghentikan pembahasan. Bahkan, opsi walk out tetap terbuka,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, saat ini proses pembahasan APBD 2027 masih berada pada tahap awal dan belum mencapai kesepakatan. Situasi tersebut, kata dia, masih diwarnai tarik-menarik kepentingan.
“Posisinya masih deadlock. Baru sebatas pengumpulan usulan, itu pun belum tuntas,” ungkapnya.
Di tengah pembahasan tersebut, muncul kabar mengenai rencana penghapusan bantuan keuangan bagi daerah. Isu ini memicu kekhawatiran, terutama bagi daerah yang selama ini bergantung pada dukungan anggaran tersebut.
Syafruddin berharap informasi tersebut tidak benar. Menurutnya, penghapusan Bankeu justru berpotensi menghambat pembangunan di daerah.
“Itu kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Kami berharap tidak masuk dalam skema APBD nanti,” katanya.
Di sisi lain, Pemprov Kaltim memberikan sinyal adanya penyesuaian kebijakan anggaran. Hal ini seiring dengan keterbatasan fiskal dan kebutuhan membiayai program prioritas daerah.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, menyatakan pemerintah harus bersikap realistis dalam menentukan prioritas belanja.
“Kita harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan prioritas. Bantuan keuangan idealnya diberikan setelah belanja wajib terpenuhi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, belanja wajib pemerintah mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta standar pelayanan minimal (SPM). Keempat sektor tersebut menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah.
Menurut Sri Wahyuni, salah satu program prioritas yang membutuhkan dukungan anggaran besar adalah program Gratispol. Program ini tidak hanya mencakup pendidikan gratis, tetapi juga berbagai kebijakan sosial lain seperti perjalanan religi, bantuan seragam, hingga insentif bagi tenaga tertentu.
“Gratispol bukan sekadar bantuan, tetapi paket kebijakan yang komprehensif,” jelasnya. (RIL/DIAS)
