Pansus LKPj APBD Bontang Langsung Dibentuk

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hadam.

DPRD Bontang menggelar Rapat Paripurna Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2020 Wali Kota Bontang di pendopo rumah jabatan Wali Kota Bontang. Selasa, (9/3/2021). LKPJ yang dibacakan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni itu dihadiri Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rase dan 25 anggota DPRD Bontang.

Usai dibacakan Neni, Legislator Bontang selanjutnya akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas LKPJ Apbd 2020 Wali Kota Bontang tersebut.

“Tadi kita menyampaikan sesuai intruksi Permendagri selanjutnya kita akan membentuk Pansus untuk membahas LKPj Wali Kota ini,” ucap Andi Faizal Hasdam di sela kegiatan Paripurna ke 10 masa sidang ke II DPRD Bontang Tahun 2021.

Pansus nantinya diharapkan dapat membedah substansi, realisasi dan serapan anggaran LKPj yang telah dilakukan eksekutif selama 2020.

“Pansus itulah yang akan membedah LKPJ bersama OPD. berkesusaian tidak dengan yang disampaikan Bu Wali tadi,” bebernya.

Selanjutnya pansus akan merekomendasikan kesimpulan atas kinerja Wali Kota Bontang selama setahun itu. “Pansus nanti memberikan laporan ke DPRD kemudian menyimpulkan apakah diterima atau ditolak LKPj Wali Kota,” tutup Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Hasdam.

Sebelumnya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dalam sambutannya memaparkan laporan pertanggungjawaban. Yakni realisasi pelaksanaan APBD 2020.

Mantan anggota DPR RI itu menyebut salah satu poin penting realisasi pelaksanaan APBD 2020, yang menjadi tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Khususnya terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang mencakup aspek APBD.

Pada sisi pendapatan daerah berdasarkan laporan 31 Desember 2020 sebelum audit BPK, Neni menyampaikan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1,5 triliun atau terealisasi 110,05 persen.

“Target yang ditetapkan sebesar Rp 1,4 triliun,” sebutnya

Sementara belanja daerah berdasarkan laporan 31 Desember 2020 sebelum audit BPK, realisasi anggaran sebesar Rp 1,4 triliun atau 92,43 persen dari rencana anggaran senilai Rp 1,5 triliun.

 

[KS|ADS]

More Stories
Permintaan Perumahan MBR di Kaltim Meningkat