PEMERINTAH Kota Bontang mengejar ketuntasan Sensus Ekonomi 2026 yang kini telah mencapai angka 78,51 persen. Pendataan menyeluruh ini ditargetkan rampung pada 31 Agustus 2026 guna memastikan seluruh sektor usaha daerah terpetakan secara presisi.
Data mutakhir dari Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen vital bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan investasi, pemberdayaan ekonomi, hingga pembukaan lapangan kerja baru. Perekonomian daerah membutuhkan pemetaan akurat agar strategi pembangunan dapat berjalan tepat sasaran.
Capaian Sensus Ekonomi 2026 di Kota Bontang saat ini menjadi salah satu yang tertinggi di Kalimantan Timur (Kaltim). Meski demikian, tim BPS mencatat masih ada sekira 24 persen pelaku usaha dan 21 persen keluarga yang belum terdata akibat kendala akses kawasan serta kesibukan responden.
Mewakili Wali Kota Bontang, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dasuki, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 berfungsi layaknya pemeriksaan kesehatan menyeluruh (general check-up) bagi perekonomian daerah. Sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan agar seluruh unit usaha dapat terjangkau sebelum batas waktu berakhir.
"Data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kunci utama dalam mendukung transformasi ekonomi Bontang yang lebih berdaya saing," kata Dasuki dalam Rapat Koordinasi Sensus Ekonomi 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Rabu (12/8/2026).
Melalui data yang lengkap, pemetaan kebutuhan modal usaha, potensi pengembangan ekonomi kreatif, hingga struktur bisnis berbasis digital dapat disusun secara inklusif dan berkelanjutan bagi warga Bontang.
Kepala BPS Kaltim, Mas’ud Rifai, menjelaskan bahwa pendataan sepuluh tahunan ini mencakup seluruh jenis kegiatan usaha, mulai dari skala industri besar, usaha rumahan, hingga bisnis berbasis daring (online).
Pendataan ini bertujuan memotret kondisi riil tenaga kerja, perputaran omzet, hingga berbagai tantangan operasional yang dihadapi para pelaku usaha di lapangan.
Sementara itu, Kepala BPS Bontang, Nur Wahid, mengonfirmasi bahwa petugas di lapangan terus berupaya menembus area dengan tingkat akses terbatas, seperti kawasan industri, perkantoran eksklusif, dan komplek perumahan.
Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk tidak ragu memberikan data secara jujur kepada petugas BPS. Kerahasiaan seluruh informasi yang dihimpun dilindungi penuh oleh undang-undang.
"Masyarakat tidak perlu khawatir. Petugas kami dilengkapi identitas resmi beserta barcode verifikasi. Pendataan ini murni untuk pemetaan potensi pembangunan, bukan untuk kepentingan perpajakan atau penarikan bantuan," ujar Nur Wahid.
Guna memaksimalkan capaian target, para camat, lurah, pimpinan perusahaan, hingga instansi vertikal diminta membantu membuka akses bagi para petugas BPS. Usulan teknis seperti pendataan terpusat bagi instansi pemerintah serta dukungan forum warga turut disepakati dalam rapat tersebut. (*)
