Pranala.co, BONTANG — Di tengah tekanan fiskal yang menyesakkan, Pemerintah Kota Bontang mengambil langkah berani. Saat banyak daerah menunda rekrutmen aparatur karena keterbatasan anggaran, Pemkot Bontang justru resmi mengangkat 1.424 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu).
Keputusan berani itu diumumkan langsung Wali Kota Bontang Neni Moernaeni dalam upacara pelantikan di Stadion Bessai Berinta, Kamis (16/10/2025).
Suasananya haru. Ribuan tenaga honorer yang selama ini mengabdi di sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan akhirnya mendapatkan kepastian status yang telah mereka tunggu bertahun-tahun.
“Kota ini sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH), dan saat ini kita sedang berada dalam tekanan fiskal yang berat. Tapi kami tetap berani mengambil langkah ini demi keadilan bagi para tenaga honorer,” tegas Neni di hadapan para pegawai.
Menurut Neni, keputusan ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bentuk penghargaan atas pengabdian panjang ribuan tenaga honorer yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.
“Banyak daerah memilih menunda pengangkatan karena keterbatasan anggaran. Tapi kami tidak ingin semangat pengabdian mereka padam hanya karena ketidakpastian status,” ujarnya.
Pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni. Ia menjadi simbol keberanian moral pemerintah daerah yang menempatkan manusia di atas hitungan angka. Di antara barisan pegawai, beberapa tenaga honorer tampak meneteskan air mata. Ada yang sudah bekerja lebih dari dua dekade tanpa kepastian.
“Ini bukan hanya pelantikan, tapi penghargaan atas kesetiaan dan dedikasi mereka selama ini,” kata Neni penuh emosi.
Selain memberikan status resmi, Pemkot Bontang juga menjamin hak-hak dasar bagi para PPPK paruh waktu. Mulai dari gaji, cuti, hingga jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Namun Neni menegaskan, status baru berarti tanggung jawab baru.
“ASN adalah pelayan masyarakat. Bekerjalah dengan hati, profesional, dan penuh integritas,” pesannya tegas.
Neni juga berpesan agar para pegawai menjaga etika, kedisiplinan, dan semangat belajar. “Bontang ini kecil, tapi harus punya mental besar. Jadilah ASN yang jujur, berakhlak, dan terus belajar. Karena tantangan ke depan tidak ringan,” tutupnya.
Langkah Pemkot Bontang ini menjadi contoh bahwa empati dan keberanian bisa berjalan berdampingan dengan keterbatasan anggaran. Di tengah tekanan fiskal, kebijakan ini bukan sekadar administrasi kepegawaian, melainkan pesan kuat bahwa kesejahteraan manusia tetap menjadi pusat setiap keputusan publik. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
