RUANG digital di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai kian rawan memicu polarisasi dan konflik sosial. Peringatan itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Quo Vadis Media Sosial Kaltim di Gedung Mahakam Polda Kaltim, Samarinda, Rabu (29/4/2026).
Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro menegaskan, media sosial telah berubah menjadi ruang publik yang dampaknya tidak lagi virtual semata. Ia menyebut, dinamika di platform digital kini bisa menjalar langsung ke kehidupan sosial masyarakat.
“Media sosial bisa menjadi kekuatan besar, namun juga berpotensi menimbulkan polarisasi, hoaks, hingga krisis kepercayaan terhadap lembaga negara jika tidak dikelola dengan baik,” ujar Endar.
Ia menyoroti fenomena echo chamber—kondisi ketika pengguna hanya terpapar informasi sejalan dengan pandangannya—yang dinilai mempersempit perspektif publik. Ditambah dengan algoritma platform yang memperkuat preferensi tersebut, arus informasi menjadi tidak seimbang dan rentan disusupi kabar bohong.
Menurut Endar, kombinasi faktor tersebut tidak bisa dipandang ringan. Dalam kondisi tertentu, disinformasi dapat memicu ketegangan sosial, memperdalam perpecahan, bahkan membuka ruang bagi radikalisme dan konflik horizontal.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor, mulai dari akademisi, pemerintah daerah, pengamat sosial, hingga praktisi media sosial. Mereka antara lain Rektor Universitas Balikpapan Isradi Zainal, Kadiskominfo Kaltim Muhammad Faisal, pengamat sosial Muhammad Arifin, influencer Roro Avrilia Putri Gunawan, serta Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yuliyanto.
Berbeda dari forum seremonial, diskusi berlangsung dengan pertukaran pandangan yang menyoroti pengalaman nyata di lapangan—mulai dari penyebaran hoaks di grup percakapan hingga dampaknya terhadap persepsi publik terhadap institusi.
Peserta dari kalangan mahasiswa, jurnalis, dan kepolisian juga menekankan bahwa literasi digital masyarakat belum sepenuhnya sebanding dengan laju arus informasi. Kondisi ini membuat masyarakat rentan terpengaruh narasi yang belum tentu terverifikasi.
Di tengah situasi tersebut, forum mendorong kolaborasi lebih konkret antara pemerintah, aparat, akademisi, dan komunitas digital untuk membangun ekosistem media sosial yang sehat. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga kohesi sosial di tengah masyarakat yang semakin terkoneksi.
Kapolda Kaltim berharap, media sosial tidak hanya menjadi ruang ekspresi, tetapi juga sarana yang memperkuat kepercayaan publik dan mendukung pembangunan daerah. Tanpa pengelolaan yang tepat, ruang digital justru berpotensi menjadi sumber instabilitas baru. [RIL]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
