DI BALIK megahnya target pemerintah menekan angka stunting, ada cerita pilu yang datang dari garis depan. Para kader Posyandu di Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim), harus tertatih-tatih berjuang di lapangan dengan fasilitas seadanya, bahkan harus merogoh kocek pribadi.
Keluhan batin ini tumpah dalam kegiatan koordinasi persiapan operasi timbang serentak di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Sabtu (6/6/2026). Di depan para pejabat, para ibu ini akhirnya berani bersuara.
Masalahnya ternyata bukan soal malas bergerak, melainkan hal mendasar yang sering dianggap sepele: jaringan internet.
Warsini, seorang kader Posyandu dari Kelurahan Tanjung Laut Indah, menceritakan bagaimana sistem digital justru menyulitkan mereka. Peng-input-an data balita memiliki tenggat waktu yang ketat.
Ketika sinyal di Posyandu mendadak hilang, mereka tidak punya pilihan lain.
“Kami terpaksa pulang, keliling cari Wi-Fi di rumah warga malam-malam. Kami hanya berharap Posyandu difasilitasi Wi-Fi yang stabil, bukan yang lambat,” keluh Warsini dengan nada getir.
Padahal, data yang mereka input adalah nyawa dari penanganan stunting. Jika data meleset atau terlambat diisi, intervensi gizi dari pemerintah dipastikan salah sasaran.
Dedikasi para kader ini sebenarnya luar biasa. Angka kunjungan Posyandu di Bontang bahkan sudah menembus 80 persen. Demi menjangkau orang tua yang sibuk bekerja, para kader ini rela membuka layanan pemeriksaan hingga malam hari.
Sayangnya, keringat mereka belum dihargai dengan layak. Di wilayah Bontang Lestari, para kader harus menerima kenyataan pahit bahwa insentif mereka yang tak seberapa harus dipotong.
“Biaya operasional seperti listrik dan air di Posyandu masih dipotong dari gaji kami. Kalau mau jemput bola ke rumah warga, kami juga harus urunan beli bensin karena wilayahnya sangat luas,” ungkap salah satu perwakilan kader yang hadir.
Menantang Gengsi Warga Berpendidikan
Tantangan di lapangan semakin kompleks saat mereka berhadapan dengan ego masyarakat. Secara ironis, hambatan terbesar bukan datang dari keluarga prasejahtera, melainkan dari kalangan kelas atas.
Ilianti, kader Posyandu Sejahtera Etam Kelurahan Guntung, membeberkan fenomena di wilayahnya. Banyak warga berpendidikan tinggi yang justru meremehkan keberadaan Posyandu.
“Justru yang tidak mau datang itu sering kali yang berpendidikan. Mereka merasa lebih tahu, jadi kalau dimintai data malah asal-asalan. Kami sudah datangi dan hubungi lewat telepon, tapi sering diabaikan,” kata Ilianti.
Sikap apatis ini menjadi bom waktu. Ketidakakuratan data di lapangan berpotensi menyembunyikan kasus stunting yang sebenarnya, hanya karena ego orang tua yang merasa anaknya baik-baik saja.
Selain kuota internet dan bensin, urusan fisik Posyandu juga memprihatinkan. Dari 124 Posyandu di Bontang, hanya segelintir yang memiliki gedung sendiri. Sisanya menumpang di teras warga atau fasilitas umum.
Mujiati, kader Posyandu Berseri 6 Kelurahan Tanjung Laut, menyebutkan bahwa saat melakukan jemput bola ke rumah warga, mereka hanya bisa membawa timbangan digital.
“Alat ukur tinggi badan yang standar tidak bisa kami bawa keliling karena rawan rusak. Akibatnya, pengukuran tumbuh kembang anak jadi kurang akurat,” jelasnya.
Ditambah lagi, ada rencana kebijakan dari pemerintah untuk membagi rata kasus stunting di setiap wilayah. Kebijakan ini langsung ditentang para kader karena dinilai tidak realistis. Setiap kelurahan memiliki karakteristik dan jumlah balita yang berbeda. [FR]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
