Pranala.co, SEMARANG — Ketimpangan penguasaan tanah kembali menjadi sorotan. Di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Diponegoro (UNDIP), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pemerintah sedang bekerja keras memperbaiki struktur kepemilikan tanah di Indonesia.
Tujuannya agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya segelintir pihak.
“Indonesia memiliki sekitar 190 juta hektare tanah. Ketika penguasaan tanah tidak seimbang, maka lahirlah ketidakadilan sosial. Inilah yang sedang kita perbaiki,” ujar Nusron saat menjadi pembicara dalam acara Indonesia Punya Kamu di Muladi Dome UNDIP, Selasa (2/12/2025).
Nusron menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN kini menjalankan mandat Presiden untuk menata ulang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), terutama bagi pelaku usaha.
Ia menegaskan, langkah itu bukan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan pertumbuhan ekonomi tumbuh secara adil.
“Penataan ulang ini bukan sekadar urusan administratif. Ini koreksi kebijakan. Negara harus hadir untuk masyarakat yang paling rentan,” tegasnya.
Menurut Nusron, redistribusi tanah yang lebih merata akan menguatkan stabilitas sosial dan meningkatkan produktivitas nasional. Kelompok rentan seperti petani, masyarakat lokal, dan warga yang selama ini kesulitan mengakses lahan produktif menjadi prioritas dalam reforma agraria pemerintah.
“Kami, atas perintah Presiden Prabowo, harus berdiri tegak di atas keadilan rakyat,” ujarnya disambut tepuk tangan para mahasiswa.
Acara Indonesia Punya Kamu, inisiatif Garuda TV, mengusung tema “Membangun Masa Depan Lewat Inovasi, Energi, Keuangan, dan Kesehatan Mental.” Muladi Dome UNDIP penuh sesak. Para mahasiswa antusias mendengarkan penjelasan langsung dari Menteri Nusron mengenai arah kebijakan agraria dan masa depan tata ruang Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga ditemani sejumlah pejabat dan tokoh nasional. Hadir Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN Shamy Ardian, Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah Lampri, Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Yasin, dan Rektor UNDIP Suharnomo.
Kehadiran para pejabat dan akademisi itu memperkuat pesan bahwa penataan agraria bukan hanya isu teknis, melainkan bagian dari upaya besar membangun Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan. (ADS)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
