KELUHAN warga soal sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram alias gas melon akhirnya mendapat respons langsung dari pemerintah dan Pertamina. Saat turun ke lapangan memantau distribusi gas subsidi, tim gabungan menemukan lebih dari 100 tabung LPG 3 kg berada di salah satu pengecer.
Temuan itu menjadi dahi berkerut. Sebab, gas melon yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah seharusnya disalurkan melalui pangkalan resmi dan diprioritaskan untuk konsumen akhir.
Pemkot Bontang bersama PT Pertamina Patra Niaga melakukan monitoring distribusi LPG subsidi, Selasa (10/6/2026). Kegiatan ini melibatkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) serta Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA).
Pengawasan dilakukan menyeluruh. Mulai dari agen, pangkalan, hingga pengecer.
Sales Branch Manager Kaltimut VII Gas, M. Angga Dexora, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan stok LPG 3 kilogram tetap tersedia dan proses distribusinya berjalan sesuai ketentuan.
“Hasil pantauan kemarin, ada yang normal, tapi ada juga yang perlu kami tindak lanjuti,” kata Angga kepada Pranala.co, Kamis (11/6/2026).
Dari hasil pemeriksaan di Agen PT Akawy, pasokan LPG subsidi disebut masih aman. Penyaluran ke pangkalan juga berlangsung sesuai jadwal distribusi yang telah ditetapkan.
Namun, tim menemukan sejumlah catatan penting.
Salah satunya terkait ketidaksesuaian data stok di salah satu pangkalan. Setelah ditelusuri, persoalan itu terjadi karena transaksi tidak dicatat secara real time melalui Merchant Apps Pertamina (MAP).
Temuan lain justru lebih mengundang perhatian. Tim mendapati lebih dari 100 tabung LPG 3 kilogram tersimpan di salah satu pengecer.
Kondisi tersebut dinilai tidak sesuai dengan prinsip distribusi LPG subsidi yang harus tepat sasaran.
“Masih ada penjualan pangkalan yang tidak mengutamakan konsumen langsung. Untuk itu, kami langsung berikan teguran,” tegas Angga.
Ia memastikan Pertamina akan terus melakukan penelusuran untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan. Langkah itu penting agar masyarakat yang memang berhak tidak kesulitan memperoleh gas bersubsidi.
Di tengah tingginya ketergantungan warga terhadap LPG 3 kilogram untuk kebutuhan memasak sehari-hari, gangguan distribusi sekecil apa pun dapat berdampak luas terhadap kehidupan rumah tangga.
Karena itu, Pemkot Bontang berkomitmen memperketat pengawasan.
Kepala DKUMPP Kota Bontang, Eko Arisandi, menegaskan pihaknya tidak ingin keluhan masyarakat terus berulang akibat distribusi yang tidak tertib.
“Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan agar ketersediaan dan keterjangkauan LPG 3 kg bagi masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Monitoring ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk membenahi tata kelola distribusi LPG subsidi di Bontang. [FR]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
