PEMERINTAH Kota Bontang menghadapi potensi tekanan anggaran setelah adanya dana kurang salur yang belum terealisasi hingga mencapai Rp402 miliar. Wali Kota Neni Moerniaeni meminta kepastian penyelesaian dalam Musrenbang RKPD Kaltim 2027 di Samarinda, Kamis (30/4/2026).
Menurut Neni, dana kurang salur tersebut sangat berpengaruh terhadap kekuatan APBD Bontang. Jika tidak dibayarkan, maka kapasitas fiskal Bontang berpotensi mengalami penurunan signifikan.
“Jika dana kurang salur ini tidak terealisasi, maka APBD akan terdampak langsung,” kata Neni.
Ia menegaskan, kondisi ini tidak hanya dialami Bontang, tetapi juga berpotensi dirasakan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur yang bergantung pada alokasi transfer tersebut.
Dana kurang salur umumnya berasal dari kewajiban pembayaran pemerintah yang tertunda pada periode sebelumnya. Ketidakpastian realisasi membuat pemerintah daerah kesulitan menyusun perencanaan anggaran secara optimal.
Dalam forum tersebut, Neni meminta pemerintah provinsi memberikan kejelasan mekanisme dan waktu pencairan. Kepastian tersebut dinilai penting agar penyusunan APBD 2027 dapat dilakukan secara lebih akurat.
Isu ini menjadi salah satu perhatian utama dalam Musrenbang, mengingat stabilitas fiskal daerah sangat bergantung pada kepastian pendapatan yang akan diterima. [DIAS]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
