PEMERINTAH Kota Bontang memutuskan tidak lagi menggunakan anggaran APBD untuk pengadaan hewan kurban pada Iduladha 2026. Kebijakan ini mengubah pola lama—dari pembiayaan pemerintah menjadi iuran kolektif aparatur sipil negara (ASN).
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan kurban tahun ini sepenuhnya dilakukan secara gotong royong oleh pejabat dan pegawai di tiap organisasi perangkat daerah (OPD). Skema ini disebut sebagai penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah.
“Tahun ini kita tidak menggunakan dana APBD. Kurban dilakukan secara pribadi oleh kepala dinas dan pegawai, termasuk wali kota. Misalnya, satu ekor sapi untuk tujuh orang,” ujar Neni saat ditemui di halaman DPMPTSP, Senin (27/4/2026).
Perubahan kebijakan ini menempatkan ASN sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kurban. Di masing-masing OPD, pegawai diminta membentuk kelompok untuk menghimpun dana, membeli hewan, lalu menyalurkannya ke masjid dan masyarakat.
Jika pada tahun-tahun sebelumnya pengadaan hewan kurban difasilitasi melalui anggaran daerah, kini seluruh proses bergantung pada partisipasi individu. Pemerintah tidak lagi menjadi penyandang dana, melainkan hanya memfasilitasi koordinasi distribusi.
Data tahun lalu menunjukkan, dari skema yang melibatkan pemerintah, terkumpul 21 ekor sapi. Tahun ini, dengan model iuran, Pemkot Bontang justru menargetkan jumlah hewan kurban bisa melampaui capaian tersebut.
“Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih banyak, bahkan kalau bisa melebihi tahun lalu,” kata Neni.
Di sisi lain, kebijakan ini juga membawa konsekuensi berbeda. Selain menekan belanja daerah, pola iuran menuntut komitmen dan solidaritas ASN agar jumlah hewan kurban tidak menurun dibanding tahun sebelumnya.
Neni memastikan distribusi tetap menyasar masyarakat yang membutuhkan. Namun, keberhasilan program tahun ini sangat bergantung pada seberapa besar partisipasi aparatur dalam menghimpun kurban secara mandiri. [RE]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
