KEBIJAKAN promosi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang dipastikan tidak membebani keuangan daerah. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan belanja pegawai saat ini masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni 30 persen dari APBD.
Menurut Neni, seluruh konsekuensi anggaran dari promosi jabatan telah dihitung secara rinci dalam perencanaan APBD. Komponen seperti gaji pokok, kenaikan berkala, gaji ke-13, hingga tambahan penghasilan pegawai (TPP) telah diakomodasi sejak awal.
“Belanja pegawai kita masih di bawah 30 persen dari APBD. Artinya masih sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat. Jadi tidak perlu dikhawatirkan,” ujar Neni, Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan, promosi yang dilakukan bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari penghargaan terhadap ASN yang telah lama mengabdi. Sekitar 12 pejabat yang dipromosikan disebut merupakan pegawai yang mendekati masa pensiun.
Menurut Neni, langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi manajemen sumber daya manusia di birokrasi. Selain memberikan apresiasi atas kinerja, kebijakan ini sekaligus membuka ruang bagi regenerasi jabatan di lingkungan pemerintahan.
“Sudah lama mereka tidak mendapatkan promosi, padahal kinerjanya baik. Wajar jika diberikan penghargaan sebelum memasuki masa pensiun,” katanya.
Di sisi lain, Pemkot Bontang juga mulai mengantisipasi gelombang pensiun pejabat. Pada awal 2027, sedikitnya tujuh kepala dinas diperkirakan akan memasuki masa purnatugas. Kondisi ini mendorong penataan struktur organisasi dilakukan secara bertahap.
Neni juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal daerah. Ia menyebut besaran TPP yang diterima ASN harus selaras dengan kinerja, terutama dalam upaya mendatangkan sumber pendanaan dari pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Kalau kinerja baik, tentu peluang mendapatkan dana dari pusat juga lebih besar. Itu yang harus dikejar bersama,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah daerah membuka kemungkinan langkah efisiensi jika kondisi keuangan mengalami tekanan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah rasionalisasi TPP, yang saat ini nilainya disebut cukup tinggi dibandingkan daerah lain, berkisar antara Rp9 juta hingga Rp18 juta.
Saat ini, Pemkot Bontang mengakui tengah menghadapi tekanan fiskal yang disebut sebagai “tsunami anggaran”. Namun, Neni memastikan kondisi tersebut masih dalam kendali dan tidak mengganggu prioritas utama belanja daerah.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah tetap memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan darurat, termasuk penanganan bencana dan perbaikan infrastruktur. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kerusakan jalan di kawasan Tanjung Laut akibat abrasi.
“Anggaran darurat itu wajib ada. Ketika terjadi bencana atau kerusakan mendesak, pemerintah harus bisa bergerak cepat,” pungkasnya. [FR]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
