ANGGOTA Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang meminta pemerintah bisa ikut memperhatikan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi para nelayan yang ada di Kota Taman. Sebab nelayan merupakan salah satu pekerja dengan kategori rentan.
“Tugas negara kan melindungi segenap warganya, termasuk nelayan. Jadi mereka harus terproteksi bilamana ada sesuatu hal yang tidak diinginkan atau meninggal dunia, keluarganya bisa mendapat nilai manfaat dari jaminan itu,” ungkapnya saat dikonfirmasi usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah kelompok nelayan dan Pemkot Bontang, Senin (29/5/2023).
Karena saat ini asuransi nelayan sudah tidak berjalan, sambung dia, maka pihaknya mendorong jaminan tersebut bisa diakomodir melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Namun diakuinya, tidak semua nelayan di Bontang terkategori mampu secara finansial. Justru rata-rata penghasilan mereka di bawah rata-rata.
Untuk itu, Politisi Nasdem tersebut meminta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan para nelayan ini bisa dibayarkan melalui APBD Bontang.
Adapun opsi melalui dana CSR (Corporate social responsibility) perusahaan, difokuskan pada bantuan penunjang nelayan seperti sarana prasarana (sapras) ataupun peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Banyak daerah lain sudah menerapakan itu (Diakomodir APBD), salah satunya Kukar. Apalagi nelayan kita (Bontang) jumlahnya kecil saja, hanya berkisar 7 ribu. Sementara daerah lain di atas 10 ribu dan itu bisa,” beber pria yang akrab disapa BW itu. (ADS/DPRD BONTANG)
Discussion about this post